Singaraja, Bali (ANTARA) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, Bali mengawasi program penuntasan bagi siswa yang belum lancar baca tulis hitung (calistung) pada jenjang sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah tersebut.
"Hari ini kami mengawasi pendampingan siswa di dua sekolah yakni di SDN 2 Alasangker dan SMPN 5 Singaraja," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Dukhajaya di Singaraja, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan pendampingan bertujuan mengetahui sejauh mana sekolah melaksanakan pendampingan intensif menyasar siswa yang belum lancar membaca. Begitu pula, mengukur sejauh mana progres dan perkembangan siswa pasca deteksi dini (skrining) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan setempat.
Menurut dia, pihaknya menemukan sebanyak tujuh anak di SDN 2 Alasangker masih belum lancar calistung. Beberapa penyebab siswa pada fase B (kelas empat, lima dan enam) belum bisa membaca karena berbagai faktor. Salah satu yang dominan adalah disleksia dan disabilitas intelektual.
Sementara, di SMPN 5 Singaraja, pihaknya secara langsung berinteraksi dengan siswa kelas tujuh, delapan bahkan kelas sembilan yang belum bisa membaca karena berbagai faktor penyebab.
"Saya memberikan perhatian khusus pada siswa di tingkat SMP karena harusnya mereka tidak berkutat lagi pada aspek calistung. Saya amati dari hasil skrining sudah ada perkembangan. Laporan dari guru BK juga ada kemajuan pada dua bulan ini. Masih ada waktu lagi empat bulan ke depan untuk menuntaskan," papar dia.
Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada sekolah agar secara serius terus mendampingi siswa yang belum bisa membaca. Selain harus ada perlakuan yang sama antara siswa yang belum bisa membaca dan yang sudah.
"Jangan sampai ada pelabelan dalam pendidikan. Mereka harus dijaga secara psikologis. Jangan sampai mereka (anak tidak bisa calisting) terkena dampak mental yang justru akan memperburuk keadaan," papar dia.
Terkait temuan beberapa siswa yang tidak bisa calistung karena faktor ekonomi, pihaknya mengajak adanya kolaborasi lintas dinas untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Saya temukan beberapa anak yang memang bermasalah secara ekonomi sehingga berdampak pada perkembangan mereka. Saya kira Disdikpora di sini harus bekerja sama dengan Dinas Sosial ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Jika memang yang bersangkutan belum masuk dalam data kesejahteraan sosial, tentu harus diupdate lagi," papar dia.
Baca juga: Bupati Buleleng buat tim telusuri ratusan siswa SMP tak bisa baca
Baca juga: Pemkab Buleleng dengarkan evaluasi Dewan Pendidikan
