Buleleng, Bali (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Dukhajaya menilai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Widyalaya dan Pasraman merupakan instrumen kebijakan yang sangat strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan Hindu di daerah tersebut.
"Ranperda ini menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terstruktur, terstandardisasi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya memperkuat widyalaya dan pasraman," kata Dukhajaya di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Sabtu.
Untuk diketahui Widyalaya adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu.
Menurut Dukhajaya, Widyalaya dan Pasraman dinilai menjadi pondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter berdasar pada ajaran agama Hindu dan budaya Bali yang adiluhung.
Ia menjelaskan keberadaan Widyalaya dan Pasraman selama ini sudah memiliki kontribusi besar terhadap pembinaan karakter, spiritualitas, dan moralitas generasi muda Hindu.
Namun, penguatan regulasi daerah dipandang perlu agar pengelolaannya dapat berjalan lebih maksimal, khususnya dalam hal tata kelola lembaga, kurikulum, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
Menurutnya, Ranperda ini hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang muncul di lapangan, seperti keterbatasan dukungan anggaran, kurangnya payung hukum yang kuat, serta perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan lembaga pendidikan keagamaan Hindu.
"Dukungan pemerintah daerah melalui regulasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan posisi tawar lembaga Widyalaya dan Pasraman dalam memperoleh alokasi sumber daya, baik dari APBD maupun dari kerja sama lintas sektor," papar dia.
Selain itu, Dukhajaya menyoroti aspek sumber daya manusia pengajar yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas. Ranperda diharapkan mampu memfasilitasi program pelatihan, dukungan pendampingan, serta peningkatan kompetensi guru-guru keagamaan Hindu agar mampu menjawab dinamika pendidikan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur agama.
Pihaknya pun berharap implementasi Ranperda nantinya dapat berjalan secara konsisten dan terukur. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang tertuang benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu Widyalaya dan Pasraman.
"Kami di Komisi IV sangat komitmen untuk terus mengawal proses pembahasan Ranperda hingga ditetapkan menjadi Perda. Kami juga akan memastikan seluruh unsur masyarakat, khususnya umat Hindu, mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan tersebut," papar dia.
