Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mewaspadai risiko inflasi khususnya komoditas beras dan produk hortikultura akibat gangguan cuaca yang bersamaan dengan periode hari besar keagamaan pada triwulan I 2026.
"Pada 2026 sinergi akan terus diperkuat melalui intensifikasi operasi pasar yang terencana," kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Selasa.
Ada pun pada triwulan I 2026, bertepatan dengan periode hari besar keagamaan dan libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri.
Perwakilan BI Bali itu menilai beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode libur tahun baru dan berlanjutnya kenaikan harga emas dunia.
Lebih lanjut, ia menambahkan puncak musim hujan juga berisiko menyebabkan produksi hortikultura kurang optimal, gangguan distribusi, dan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan serta hortikultura.
Untuk itu, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan instansi terkait lainnya akan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, termasuk beras dan hortikultura.
Selain melalui operasi pasar terencana, kata dia, upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui pengawasan dan percepatan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), penguatan produksi dalam daerah, serta kerja sama antar-daerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali.
Kemudian peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, dan membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan badan usaha milik desa, perusahaan umum daerah bidang pangan dan koperasi.
Pengendalian inflasi pangan juga melibatkan pelaku hulu hilir mulai dari petani, penggilingan, koperasi desa Merah Putih, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga hotel, restoran, dan kafe yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah.
"Fokus utama yakni stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi," ucapnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali telah merilis inflasi 2025 di Pulau Dewata yang secara tahunan meningkat menjadi 2,91 persen dari 2,51 persen.
Erwin menyebutkan capaian itu masih dalam rentang target inflasi yakni 1,5 hingga 3,5 persen dan termasuk lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 2,92 persen.
