Penjabat Bupati Buleleng, Bali, Ketut Lihadnyana menyampaikan sejumlah agenda prioritas pembangunan kepada DPRD setempat pada periode ketiga jabatan sebagai Bupati Buleleng sampai terpilihnya bupati definitif sesuai hasil pilkada mendatang.
"Sejumlah agenda prioritas anggaran ditujukan kepada pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program prioritas dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Saya juga ingin semakin memantapkan tata kelola pemerintahan, ke arah digitalisasi," kata Lihadnyana pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Minggu.
Ia mengatakan, pihaknya telah memasukkan sejumlah agenda prioritas tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun Anggaran (TA) 2024 serta APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun bersama dengan DPRD.
"Pajak misalnya, manakala kita dibantu dengan alat POS (point of sales) maka akan lebih meningkatkan optimalisasi pajak, transparansi akuntabel seperti itu," ungkapnya
Dalam kepemimpinannya di periode selanjutnya, juga masih terkait dengan proses merancang APBD, serta RPJPD Kabupaten Buleleng, Lihadnyana mengharapkan Buleleng semakin mandiri dalam fiskal.
Ia menyampaikan hingga saat ini pendapatan Kabupaten Buleleng masih lebih banyak dari dana transfer, sedangkan proporsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih lebih rendah.
Padahal, potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng untuk mendatangkan PAD dirasa cukup banyak. Karena itu dia mengharapkan kepala daerah definitif yang akan memimpin Buleleng selanjutnya, bisa menyusun perencanaan yang lebih komprehensif.
"Nanti bisa paling lambat ke depan itu bisa sejajar sekali kita antara PAD dengan dana transfer. Selanjutnya bisa lebih tinggi sehingga fiskal kita menjadi masuk dalam kategori sedang atau tinggi sekaligus," tegas Lihadnyana.
Terkait dengan perpanjangan masa jabatannya, ia menjelaskan akan melakukan yang terbaik bagi Buleleng. Penugasan menjadi Penjabat Bupati Buleleng, menurutnya adalah penugasan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai abdi negara selaku ASN.
Ia mengaku siap melanjutkan tugas dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dalam masa kepemimpinannya, dirinya menjelaskan upaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan menghasilkan pendapatan daerah yang diproyeksikan meningkat dalam APBD Perubahan TA 2024.
"Coba lihat dalam komparasi pada saat kami hampir dua tahun. Ada yang berbeda terutama pada sistem tata kelola. Pendapatan daerah itu meningkat sekitar Rp300 miliar lebih," kata Lihadnyana.
Dirinya optimis proyeksi peningkatan PAD tersebut, akan bisa tercapai. Selain mendapatkan tambahan pendapatan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, PAD dari sektor pajak, serta pendapatan lain-lain yang sah juga diproyeksikan meningkat.
Besarannya dipasang pada angka Rp82 miliar. Dirinya mengaku, telah melihat tren peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024.
"Termasuk bawah tanah, juga mineral karena RTRW RDTR sudah disetujui substansi itu menjadi sumber-sumber. Ini kaitannya dengan pajak reklame itu juga harus dibarengi dengan peraturan Bupati tentang penetapan titik-titik reklame," katanya.
Asumsi semacam itu memberikan rasa optimisme bahwa kenaikan 80 miliar dari PAD Pajak dan Pendapatan lain-lain yang sah bisa tercapai.
