Singaraja, Bali (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Bali meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) cermat dan detail dalam mengeksekusi dan melaksanakan program sektor pendidikan di bidang infrastruktur, tenaga pendidik dan juga program bantuan untuk siswa.
"Rapat kerja kali ini sebagai upaya menyikapi isu-isu strategis terkait pelaksanaan program dan kegiatan di pendidikan," kata Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen di Singaraja, Selasa.
Ia menyampaikan isu strategis bidang pendidikan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut yakni terkait dengan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai masalah krusial lainnya.
Pihaknya menilai, Disdikpora mencermati program KIP dimana proses dan mekanisme penyalurannya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Adapun dalam proses pencairannya diharapkan dari pihak petugas bank yang ditunjuk melakukan penjajagan ke masing-masing sekolah untuk percepatan dan kemudahan dalam proses layanan.
Selanjutnya, terkait isu yang beredar terhadap penyaluran bantuan KIP yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pihaknya dalam hal ini Komisi IV akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kebenaran hal tersebut, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kesimpulan dalam pembahasan selanjutnya.
"Kami juga berharap agar pembangunan sarana sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam diupayakan melaui anggaran (Biaya Tidak Terduga) BTT, sedangkan kerusakan yang diakibatkan karena faktor usia dimana penganggarannya agar diusulkan melalui perencanaan APBD," paparnya.
Sukarmen melanjutkan permasalahan perbaikan gedung sekolah yang bersifat ringan agar dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada masing-masing sekolah sesuai dengan perencanaan dan porsi yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 63 tahun 2023.
Terkait sektor tenaga pendidik, pihaknya juga berharap agar permasalahan kekurangan tenaga pendidik mata pelajaran keagamaan agar segera dapat dicarikan solusi bersama.
"Terhadap jumlah tenaga Guru Agama baik Hindu maupun Islam agar dilakukan pemetaan terkait jumlah maupun strata pendidikannya," papar dia.
Sementara itu, terkait dengan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah pusat terkait pelaksanaannya di Kabupaten Buleleng tinggal menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang selanjutnya akan di informasikan ke lembaga Dewan.
