Denpasar (Antara Bali) - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mendorong Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata dapat mempercepat serapan dana yang bersumber dari APBN dan APBD.
"Untuk Bali, memang pemerintah provinsi serapannya sudah di atas rata-rata nasional, tetapi ada dua kabupaten di Bali yang serapannya masih di bawah rata-rata nasional," kata Marwanto di sela-sela membuka seminar "Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Bali" di Denpasar, Kamis.
Ia menambahkan, serapan Bali untuk dana APBN per 31 Oktober 2015 sekitar 52 persen. Pihaknya berharap jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali mampu menggelontorkan dana-dana dalam APBN/APBD dengan sisa waktu yang ada sekitar satu bulan.
"Dengan demikian, pergerakan ekonomi di Bali bisa sesuai dengan yang diharapkan dan dana-dana yang tersalur dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat," ucapnya pada seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali itu.
Marwanto mengingatkan betapa dana dari APBN dan APBD itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi nasional di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.
"Khusus untuk dana-dana yang ditransfer ke daerah, saat ini posisinya lebih dari 30 persen sudah ditransfer ke daerah. Ini akan sangat bermanfaat apabila kita mampu mendorong uang yang dari APBN ke daerah, dari daerah selanjutnya langsung ke proyek di lapangan," ucapnya.
Menurut Marwanto, sudah sepantasnya pemerintah daerah dapat bekerja lebih keras untuk mengeksekusi dana APBN dan APBD.
Sebelumnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga mendorong instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemprov setempat agar bergerak lebih cepat menyerap anggaran yang bersumber dari dana APBD dan APBN.
Pastika memahami, kecilnya serapan anggaran bukan semata disebabkan kinerja pelaksana. Pengaruh ekonomi global dan perbedaan persepsi terhadap aturan juga menjadi pemicu masih rendahnya serapan anggaran "Di sisi lain, rendahnya serapan anggaran karena adanya ketakutan dalam melaksanakan program karena seolah-olah ada kriminalisasi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap ketakutan yang berlebihan itu harus dihilangkan agar serapan anggaran bisa lebih cepat. "Terus cari solusi untuk masalah ini, mantapkan koordinasi untuk tangani persoalan mendesak dan kelola isu strategis glogal guna mempercepat penyerapan anggaran dalam waktu yang tersisa," ujarnya. (WDY)
