Denpasar (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) Bali menyasar 507 ribu penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Koordinator BGN Provinsi Bali Risca Christina di Denpasar, Jumat, mengatakan angka tersebut realistis sesuai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri di Bali saat ini.
“Sekarang itu sudah ada 178 SPPG, tapi yang mulai operasional 147, sisanya sedang persiapan sebelum operasional, jadi itu sekitar kurang lebih 507 ribu siswa juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekitar itu penerima manfaat tahun ini,” kata dia.
Pada hari pertama implementasi Program MBG tahun ini yaitu Kamis (8/1) kemarin, BGN Bali mengakui jumlah penerima belum memenuhi target yaitu baru 182.782 orang.
Menurut Risca kondisi itu dikarenakan masih terdapat SPPG baru yang dalam tahap uji coba sehingga tak bisa langsung menyediakan 2.500 paket MBG.
“Kami diarahkan untuk pemberian manfaat itu dibatasi 1.000 terlebih dahulu, jadi nanti minggu kedua dinaikkan 500, dan seterusnya seperti uji coba tapi harus berkelanjutan tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Di balik sasaran 507 ribu penerima sendiri, BGN Bali mendata sebenarnya kebutuhan MBG di Bali untuk 1 juta penerima, namun untuk memenuhi semuanya dibutuhkan 355 SPPG di Bali.
Pemenuhan SPPG sendiri tidak mudah, khususnya menyangkut kesanggupan pengusaha membangun dalam waktu 45 hari, imbuh dia.
Hingga saat ini, kata dia, daerah yang sudah cukup banyak SPPG-nya yakni Denpasar, Jembrana, dan Tabanan dengan jumlah sekitar 23 SPPG.
“Yang terbanyak itu di Denpasar sekitar 23, paling sedikit di Kabupaten Klungkung, masih tujuh SPPG, itupun di Pulau Nusa Penida-nya baru ada satu SPPG reguler dengan 3.000 penerima tapi disana ada daerah 3T,” ujar Risca.
BGN Bali menargetkan tahun ini juga ada penambahan 180 SPPG tersebar di seluruh Bali, sehingga target sasaran penerima mereka dapat tercapai.
Risca memastikan pada 2026 selain mengejar sasaran penerima, mereka juga akan memastikan kualitas Program MBG di Bali melalui evaluasi-evaluasi terhadap SPPG.
Pada 2025, BGN Bali mendapati persoalan seperti menu tidak sesuai angka kecukupan gizi dan terdapat ulat dalam makanan, sehingga mereka ingin memastikan kejadian tersebut tak terulang kembali.
