Jakarta (Antara Bali) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bekerja sama dengan pihak
otoritas atau pemerintahan Australia terkait tudingan korupsi yang
dilansir Wikileaks.
"Melalui Menteri Sekretariat Negara agar dapat disampaikan kepada
KPK untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Australia," kata Presiden
ketika membuka rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin.
Menurut Presiden Yudhoyono, kerja sama antara KPK dan Australia itu
antara lain untuk menyingkap kebenaran mengenai ada tidaknya pihak yang
terkait dengan pencetakan uang rupiah di Australia pada 1999 melalui NPA
(Note Printing Australia).
Dengan demikian, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membuat
segala sesuatu menjadi terang benderang bila telah diklarifikasi dengan
benar.
"Agar hukum, keadilan, dan kebenaran dapat kita tegakkan," tegas Presiden.
Selain itu, ujar Yudhoyono, kejelasan tersebut juga diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi kecurigaan dan fitnah.
Hal tersebut antara lain karena pencetakan uang di Indonesia
sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sehingga
permasalahan itu juga dinilai sebagai sesuatu isu yang sensitif.
Sebelumnya,
pada 29 Juli 2014 situs antikerahasiaan Wikileaks.org merilis perintah
pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi
para tokoh dan pemimpin Asia.(WDY)
Presiden Inginkan KPK Bekerja Sama dengan Australia
Senin, 4 Agustus 2014 14:53 WIB