Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Harian 1945 Provinsi Bali, Prof. I Wayan Windia menganggap sistem politik di Indonesia saat ini sudah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat.
"Bahkan sudah jauh dari nilai-nilai UUD 1945 ketika dilahirkan pada saat perang dan revolusi kemerdekaan," kata Prof Windia yang juga mantan anggota DPR-RI di Denpasar, Sabtu.
Windia yang juga guru besar Fakultas Pertanian Unud itu melihat biaya politik yang sangat mahal, sistem politik yang ditandai dengan banyaknya politik uang.
"Kondisi demikian akhirnya melahirkan pejabat yang hanya menyukai ekonomi, pertumbuhan dan teknologi, sehingga kurang tertarik terhadap aspek sosial, pemerataan, dan kebudayaan," katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk belajar dari penerapan sistem subak yang hingga kini tetap dilaksanakan para petani di Bali dalam mengelola air secara adil dan merata, sesuai kepentingan dan luasnya lahan garapan.
Subak, sebuah sistem yang diterapkan petani Bali secara turun temurun mengutamakan harmoni dibandingkan konflik.
Windia menjelaskan, dalam pelaksanaannya mengutamakan konsensus dibandingkan dengan demokrasi yakni setengah plus satu. Mengutamakan efektivitas dibandingkan dengan sekedar efesiensi.
Oleh sebab itu ke depan, tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan sosial, bangsa dan negara, hanya dengan aturan-aturan tertulis.
"Untuk itu dari sekarang harus digali berbagai kearifan lokal untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang akan semakin komplek, termasuk kemungkinan berdemokrasi belajar dari petani yang terhimpun dalam subak," ujar Prof. Windia. (WDY)
DHD Anggap Sistem Politik Bertentangan Dengan Pancasila
Sabtu, 28 Juni 2014 12:40 WIB
