"Jadi selama ini pilkada secara langsung itu sebenarnya sangat bertentang dengan sila keempat Pancasila yang mengamanatkan permusyawaratan/perwakilan," kata Prof Windia yang juga guru besar Universitas Udayana di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan, Pilkada secara langsung selama ini ternyata juga tidak mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, sebaliknya justru menimbulkan biaya politik yang sangat mahal.
Demikian pula masyarakat menjadi pragmatis dan tidak mendidik, karena akan memilih calon yang mampu memberikan imbalan atau "membeli suara" sehingga menimbulkan keborosan.
"Saya sangat setuju bupati, wali kota dan gubernur dipilih oleh anggota DPRD, tinggal menyiapkan sistem pengawasan yang baik terhadap anggota dewan agar tidak terjadi jual beli suara," ujar Prof Windia.
Ia menambahkan, pilkada melalui DPRD akan mampu menghemat biaya politik yang selama ini dinilai sangat mahal, sehingga bupati/wali kota dan gubernur yang terpilih tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.
Dengan demikian mereka akan dapat melaksanakan visi, misi pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, tanpa harus berpikir mengembalikan dana yang pernah dikeluarkan saat pilkada.
Hal itu tentu lebih baik dibanding dengan Pilkada langsung yang menimbilkan biaya politik sangat mahal, sehingga berpikir untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan, disamping bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila.
Menyinggung pilkada serentak, Prof Windia yang juga mantan anggota DPR-RI itu juga sangat setuju untuk menghemat biaya politik, namun tetap dipilih langsung oleh masyarakat.
Oleh sebab itu sebaiknya bupati/wali kota dan gubernur dipilih oleh anggota DPRD daerah masing-masing, agar pelaksanaannya sesuai dengan Pancasila, ujar Prof Windia. (WDY)
Pewarta: Oleh I Ketut Sutika: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
