Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD provinsi setempat pada 2013 yang mencapai Rp1,1 triliun dan menjadi catatan DPRD provinsi itu, semua ada penjelasannya.
"Sebenarnya semua ada jawabannya, bukan karena kami saja," katanya usai menghadiri sidang paripurna dengan agenda laporan panitia kerja DPRD Bali atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali 2013, di Denpasar, Jumat.
Pada laporan Panja DPRD Bali yang dibacakan oleh Gede Kusuma Putra itu, di antaranya disebutkan bahwa Silpa lebih dari Rp1,1 triliun tersebut bukanlah sebuah prestasi, namun harus menjadi catatan supaya bisa lebih cermat dan dan teliti dalam membuat perencanaan dan penganggaran. Seperti halnya APBD 2013 yang direncanakan defisit mendekati Rp800 miliar, realisasinya justru menjadi surplus lebih dari Rp352 miliar.
Menurut Pastika, untuk catatan tersebut sesungguhnya semua ada penjelasan dan jawabannya. Ia mencontohkan, penyebab Silpa itu diantaranya dari pembangunan rumah sakit provinsi berstandar internasional yang tidak jadi dibangun tahun lalu karena memang terkendala Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Wali Kota Denpasar bulan Agustus. "Kapan mau menyelesaikan padahal sudah minta setahun sebelumnya," ujarnya.
Demikian juga penyebab Silpa dari sisi dana hibah dan bansos yang tidak cair, kata dia, karena waktu itu semua sibuk mengurusi pemilihan kepala daerah. Jadi yang mengerjakan masih menunggu siapa yang menang dan akhirnya ketika sudah jelas barulah dikerjakan sehingga menyebabkan waktunya tidak cukup.
Pastika menambahkan, terkait dengan keterlambatan penyampaian LKPJ pun bukan semata-mata kesalahan pihaknya karena sesungguhnya sudah selesai tepat waktu, hanya saja waktu itu menjelang Pemilu Legislatif 2014 sehingga anggota Dewan yang hadir tidak pernah lengkap.
Di sisi lain sehubungan dengan angka kemiskinan di Bali yang meningkat, ucap dia, hal itu karena standarnya dinaikkan oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, penduduk pendatang makin banyak ke Bali dan dihitung orang miskin karena tidak punya rumah yang jelas.
"Anggaran tahun kemarin memang banyak hal yang saya kira harus diperbaiki, saya setuju. Tetapi bahwa tidak ada kebaikan sama sekali, kayaknya `nggak benar juga," ujar mantan Kapolda Bali itu.
Pihaknya juga sependapat dengan DPRD Bali bahwa terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu belajar dari Yogyakarta mengapa lebih baik dibandingkan Bali. (WDY)
