Denpasar (Antara Bali) - DPRD Bali menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Bali menyebutkan APBD tahun 2013 yang direncanakan defisit mendekati Rp800 miliar, namun realisasinya menjadi surplus lebih dari Rp352 miliar.
"LKPJ ini ada SILPA lebih dari Rp1,1 triliun, namun berarti bukan sebuah prestasi. Sebab ada banyak pembangunan yang tak terealisasi pada tahun anggaran tersebut," kata Ketua Panitia Khusus Pembahas LKPJ Kepala Daerah Bali Akhir Tahun Anggaran 2013, Gede Kusuma Putra pada Sidang Paripurna DPRD Bali, Jumat.
Ia mengatakan pada anggaran tersebut pendapatan direncanakan Rp3,7 triliun lebih, realisasinya Rp4,2 triliun lebih atau 112 persen lebih.
Sedangkan belanja direncanakan Rp4,5 triliun lebih, realisasinya Rp3,8 triliun lebih atau 84 persen lebih.
"Ini menjadi catatan kita bersama untuk bagaimana ke depan bisa lebih cermat dan teliti dalam membuat perencanaan dan penganggaran," katanya.
Kusuma Putra lebih lanjut memaparkan, realisasi belanja hampir Rp700 miliar dibawah target, sudah menjadi catatan tersendiri dan sudah jelas bukanlah karena adanya efisiensi.
Ia mengatakan sudah berkali-kali ditegaskan dan diminta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk bisa memilah dalam penyajiannya, seberapa besar karena program-program yang tidak jalan. Begitu juga program-program yang gagal tender, dan seberapa besar program-program yang dapat dilaksanakan.
Kusuma Putra mengharapakan ke depannya gubernur dalam penyampaian LKPJ perlu data pembanding dari provinsi lain atau pun rata-rata nasional termasuk juga data tahun sebelumnya.
"Kami sarankan haruslah lebih fokus menyajikan realisasi pelaksanaan dibandingkan dengan target-target yang ditetapkan," katanya.
Dikatakan, gubernur jangan mengaburkan penyajian LKPJ yang membandingkan realisasi dengan rata-rata nasional atau tahun sebelumnya, yang seolah-olah jauh lebih berprestasi.
"Padahal realisasi pembangunan di masyarakat masih dibawah target yang direnacanakan atau ditetapkan," katanya. (WDY)
