Pastika: Silpa Bukan Berarti Perencanaan Tidak Benar

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD provinsi setempat yang dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata-rata 24 persen, bukan berarti perencanaan yang dibuat tidak benar.

Pastika usai sidang paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjabawan Pelaksanaan APBD Bali Tahun 2014, di Denpasar, Kamis mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Silpa itu, seperti ada program yang dibatalkan karena sama dengan program dari pemerintah pusat dan kabupaten, maupun permasalahan teknis.

"Beasiswa miskin misalnya yang diberikan oleh provinsi, diberikan juga oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Jadi numpuk, nama sama, alamat sama, jadi dibatalkan. Ada juga yang tidak jadi dilaksanakan karena masalah teknis seperti rumah sakit misalnya sudah dianggarkan untuk dibangun tetapi IMB-nya terkendala," ujarnya.

Selain itu, ucap dia, Silpa menjadi bertambah karena adanya pertambahan pendapatan karena Pemerintah Provinsi Bali memang menggenjot sektor pendapatan supaya lebih aktif.

"Jadi bukan berarti semua yang direncanakan tidak jadi atau perencanaan tidak benar. Memang ada hal-hal seperti itu. Di perjalanan ada perubahan-perubahan itu sebabnya," katanya.

Pihaknya juga memilih kebijakan anggaran untuk berhemat daripada dihabiskan begitu saja. "Kalau habisnya tidak benar, saya tidak mau. `Kan lebih baik dipakai untuk tahun berikutnya, daripada dihabiskan begitu saja saya `nggak mau," ujar Pastika.

Di sisi lain, terkait dengan proyek-proyek yang gagal tender, tambah Pastika juga prosesnya sangat transparan sehingga bisa dicek penyebab gagal tender dan sebagainya. Demikian juga dengan yang sudah ada pemenang tendernya, tetapi akhirnya macet seperti proyek pengadaan kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Bali Pembahasan Ranperda APBD Provinsi Bali tahun 2014, Gede Kusuma Putra saat membacakan laporan berharap agar ke depan Silpa bisa lebih ditekan lagi dalam kisaran yang tidak melebihi 10 persen dari APBD.

"Dalam empat tahun terakhir, rata-rata Silpa yang ada adalah 24 persen, bahkan pernah mencapai 27 persen pada 2011. Kami menyadari dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, rasanya sulit menghindar dari Silpa," katanya.

Menurut dia, Silpa yang besar bukan hanya dari efisiensi belanja semata sehingga harus menjadi pemikiran bersama agar ke depan Silpa bisa lebih ditekan. (WDY)