Denpasar, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggenjot serapan kredit sektor pertanian untuk menekan kendala permodalan yang selama ini dihadapi para petani dan nelayan.
"Kami mendorong seluruh tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) di Bali untuk memaksimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah," kata Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali Rony Ukurta Barus di Denpasar, Bali, Sabtu.
Salah satu langkah yang dilakukan di antaranya memberikan literasi keuangan kepada perwakilan kelompok tani dan nelayan di Pulau Dewata.
Mereka diberikan pemahaman yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dan badan usaha milik daerah yang diharapkan menjadi pembeli hasil pertanian (offtaker).
Baca juga: OJK-BPD Bali bekali siswa jadi wirausaha muda
Pemahaman keuangan itu di antaranya terkait pembiayaan pertanian salah satunya kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), kemudian program klaster pertanian close loop atau model kemitraan agribisnis dari hulu hingga hilir, hingga berbagi pengalaman terkait budi daya pisang.
Ia berharap tim dapat membantu melakukan percepatan dan kemudahan akses permodalan para petani dan nelayan melalui program kredit/pembiayaan sektor prioritas (KPSP).
Pasalnya, program KPSP diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Bali dan turut menciptakan kemandirian pangan Pulau Dewata.
Pemerintah Provinsi Bali mengakui permodalan menjadi salah satu yang menjadi kendala yang dihadapi para petani dan nelayan sehingga turut berpengaruh terhadap produktivitas.
Sedangkan sektor pertanian dan kelautan didorong menjadi sektor prioritas pembangunan di Bali.
Baca juga: OJK Bali genjot skema "close loop" dukung pertanian
“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik melalui pengembangan skema program kredit seperti kredit usaha rakyat (KUR), KPSP, kredit usaha alsintan serta penguatan keuangan mikro agribisnis,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Sang Ayu Sri Wahyuni.
Berdasarkan data OJK Bali, selama periode Januari-Agustus 2024 realisasi kredit di Pulau Dewata mencapai Rp110,17 triliun atau naik 8 persen jika dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp102 triliun.
Dari realisasi kredit itu, komposisi kredit pertanian mencapai 5,34 persen dengan penyaluran mencapai Rp5,88 triliun.
Meski mengalami pertumbuhan yang tercatat sebesar 12,41 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, namun penyaluran kredit paling besar mencapai 34 persen adalah kredit konsumtif.
Selanjutnya, sebesar 29,40 persen adalah kredit sektor perdagangan besar dan eceran dan 11,24 persen diserap sektor akomodasi, makan dan minum atau sektor pariwisata.
