Oleh I Ketut Sutika
Denpasar (Antara Bali) - Bali Sebagai daerah tujuan wisata, identik dengan gemerincing dolar yang dibelanjakan wisatawan mancanegara saat berlibur sambil menikmati panorama alam dan keunikan seni budaya Pulau Dewata, sehingga masyarakatnya hidup sejahtera.
Kesan yang demikian itu tidak sepenuhnya sesuai kenyataan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena kantong-kantong kemiskinan masih terdapat di sejumlah banjar atau dusun dan desa pada delapan kabupaten dan satu kota di Bali.
Kantong-kantong kemiskinan tersebut sebagian besar dihuni para petani, peternak maupun nelayan yang bermukim di daerah pesisir, meskipun kawasan pantai sebagian besar berkembang menjadi kawasan wisata dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Puluhan hotel dan restoran yang berjejer di sepanjang pantai dengan berbagai atraksi wisata yang sanggup menjadi daya tarik pelancong untuk mengunjungi Bali berulang kali tanpa merasa jenuh itu ternyata masih "menyimpan" keluarga-keluarga miskin yang tidak berdaya dalam bidang ekonomi, tutur Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Pria kelahiran Sanggalangit, Kabupaten Buleleng, 22 Juni 1951 atau 61 tahun yang silam itu menjelaskan, hingga kini Bali masih memiliki 168.780 penduduk miskin atau 4,18 persen dari jumlah penduduk, menurun 0,02 persen dibanding 2011 yang tercatat 4,20 persen. Penduduk kurang mampu itu terdiri atas 91.440 orang bermukim di daerah perkotaan dan 77.340 orang di daerah pedesaan.
Oleh sebab itu Bali melakukan terobosan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama tingkat kemiskinan masyarakat di atas 35 persen melalui program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu Mandara-GSM).
Sebanyak 82 desa atau 11,62 persen dari 706 desa di Bali mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup parah, karena lebih dari 35 persen masyarakat tergolong kurang mampu.
Sinergikan 48 Program
GSM yang menjadi program unggulan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali merupakan salah satu trobosan untuk mensinergikan 48 program yang bermuara ke daerah pedesaan.
Sebanyak 48 program yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di daerah ini belum membuahkan hasil yang maksimal, karena masyarakat pedesaan tetap saja miskin.
GSM yang mulai dilaksanakan tahun 2012 dengan menyasar ke-82, masing-masing desa mendapat kucuran dana sebesar Rp1 miliar, tutur Kepala BPMPD Provinsi Bali Putu Astawa.
Dari 82 desa yang menjadi sasaran GSM, lima desa diantaranya menjadi proyek percontohan yang digarap dalam APBD induk 2012 yang terdiri atas Desa Pejarakan, Kabupaten Jembrana, Loka Paksa, Kabupaten Buleleng, Desa Songan B Kabupaten Bangli, Bebandem Kabupaten Karangasem dan desa Jungutan, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
Sedangkan sisanya 77 desa menjadi sasaran dalam APBD perubahan 2012 dengan mengucurkan dana sebesar Rp78,5 miliar, yang diharapkan keuangannya bisa cair November 2012.
Putu Astawa menuturkan, jauh sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan merekrut seorang pendamping yang nantinya memetakan potensi desa sebelum dana itu dikucurkan.
Dana yang diterima masing-masing desa sebesar Rp1 miliar, penggunaannya telah diatur sedemikian rupa yang terdiri atas 20 persen untuk pembangunan fisik, dan 80 persen untuk usaha ekonomi produktif.
Empat kabupaten di Bali yang menjadi fokus pemerintah provinsi untuk penanggulangan kemiskinan di antaranya Kabupaten Buleleng dengan 31 desa, Karangasem (30), sisanya di Kabupaten Klungkung dan Bangli dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen sesuai statistik 2008.
Gerbang Sadu Mandara bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga mampu membangun secara mandiri, menyediakan sarana dan prasarana peningkatan usaha ekonomi dan mengatasi pengangguran.
Program terobosan yang dilakukan Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu dengan harapan mampu menangani masalah kemiskinan secara tuntas atau hingga menjadi hanya satu atau dua persen dari jumlah penduduk Pulau Dewata pada tahun 2015, harap Kepala Biro Humas Pemprov Bali, I Ketut Teneng.
Sambut Baik
Guru besar Universitas Udayana, Prof Dr I Wayan Windia, MS menyambut baik program terobosan yang dilakukan Pemprov Bali, karena upaya pengentasan masalah kemiskinan memerlukan sentuhan dan program khusus untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu.
Kemiskinan struktural ekonomi itu hanya dapat diatasi dengan program yang dirancang secara khusus serta tenaga pendampingan untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Pengentasan kemiskinan struktural ekonomi itu tidak bisa diatasi lewat program umum, karena hal itu tidak akan menyentuh masyarakat yang selama ini kurang beruntung dari segi ekonomi.
Windia mencontohkan, program bedah rumah yang membantu pembangunan rumah kepada masyarakat miskin maupun proyek lainnya tidak memberikan hasil yang maksimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan.
Masyarakat miskin setelah mendapat bantuan rumah layah huni dalam perkembangan selanjutnya tetap saja miskin. Lewat program khusus GSM melibatkan tenaga-tenaga pendampingan yang khusus menyasar masyarakat kurang mampu.
Dengan program terobosan yang dirancang secara khusus itu diharapkan masalah kemiskinan di Bali dapat ditekan, bahkan ditangani secara tuntas, harap Prof Windia.(LHS/T007)
