21 Lulusan IPDN Ditempatkan di Provinsi Bali

Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 21 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXIII ditempatkan di Pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata.

"Penempatan ini yang pertama kali ini mereka semua di-`rolling`, tidak ada yang kembali ke asal. Siapa lagi yang akan membangun sumber dayanya kalau bukan dari IPDN? Karena mereka ini `kan siap pakai, sudah dilatih dengan biaya negara dan siap ditempatkan di mana saja," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemendagri Rizari saat penyerahan lulusan IPDN itu di Denpasar, Senin.

Menurut Rizari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai angkatan ini penempatan akan disebar ke seluruh Indonesia dengan komposisi 35 persen disiapkan untuk membangun wilayah-wilayah perbatasan, 50 persen pada pemerintahan daerah, dan sisanya 15 persen pada pemerintah pusat.

"Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan program Nawacita yang menitikberatkan pembangunan mulai dari wilayah-wilayah perbatasan sehingga tenaga aparatur yang profesional ini dapat berperan dalam ikut membangun negeri ini," ujarnya.

Dari 21 lulusan IPDN tersebut, tiga orang ditugaskan di Pemprov Bali, sedangkan sisanya tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Dalam kesempatan itu, Rizari berpesan hendaknya para aparatur sipil negara ini dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta menanamkan peribahasa "di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung".

"Saya juga berpesan agar senantiasa menjunjung integritas dan disiplin di mana Anda ditempatkan. Maknai penempatan ini sebagai sebuah amanah. Jaga nama baik almamater, negara dan bangsa tanpa memandang suku dan agama," kata Rizari di hadapan mereka.

Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Asisten Administrasi Umum Gusti Ngurah Alit didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng menerima penyerahan ASN Lulusan IPDN tersebut bertempat di BKD Provinsi Bali.

"Kami menyambut baik penyerahan ini dengan harapan menambah sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan inovatif. Dengan demikian, dapat membawa pembaruan dan kemajuan untuk pelayanan dan pemerintahan dalam mendukung program kerja pemerintah," ucap Ngurah Alit. (WDY)