Repatriasi Modal Bukan Pilihan Utama Pemilik Dana

Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, repatriasi modal dari luar negeri bukan merupakan opsi utama bagi para pemilik dana peserta program pengampunan pajak, karena kurang ekonomis dari segi biaya.

"Kalau mereka menganggap proses untuk memindahkan harta ke dalam negeri, ongkosnya ternyata lebih besar, maka harta itu akan menetap di luar negeri," kata Mulyani, seusai inspeksi atas pelayanan pengampunan pajak, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam.

Dia juga mengakui dalam UU Pengampunan Pajak, repatriasi bukan kewajiban utama, karena wajib pajak juga diberikan opsi deklarasi harta luar negeri dengan tarif yang tidak berbeda jauh dengan tarif repatriasi.

Sehingga, menurut dia, tidak mengherankan apabila peserta pengampunan pajak lebih memilih opsi deklarasi harta luar negeri, karena tarif yang lebih memadai dan prosesnya lebih bersahabat dibandingkan pilihan repatriasi modal.

"Desain awal UU itu memberikan opsi dan perbedaan tarif yang tidak signifikan. Jadi itu memberikan pilihan bagi pemilik dana atau harta untuk menentukan," kata Mulyani.

Untuk saat ini, dia menegaskan akan lebih baik bagi pemerintah untuk mengolah dana repatriasi yang sudah masuk agar bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan.

"Fokus kami adalah bagaimana memaksimalkan Rp143 triliun yang sudah masuk agar bisa dimaksimalkan dan diinvestasikan di dalam negeri untuk mendapatkan return yang baik," katanya.

Dia memastikan dengan memberikan contoh yang baik atas pengelolaan dana repatriasi itu, maka para pemilik dana bisa tergoda untuk menanamkan modalnya kembali tanpa terkait langsung dengan amnesti pajak.

"Ini berarti PR buat kita untuk menunjukkan bahwa harta yang dibawa ke dalam negeri, tidak hanya sekedar dibawa, tapi bisa dipakai untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Hingga 28 Desember 2016, pencapaian harta yang dideklarasikan berdasarkan penerimaan Surat Pernyataan Harta mencapai Rp4.155 triliun dengan komposisi sebanyak Rp3.012 triliun merupakan deklarasi dalam negeri, Rp1.002 triliun dari deklarasi luar negeri dan Rp141 triliun adalah dana repatriasi.  (WDY)