Denpasar (Antara Bali) - Bank Indonesia menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) di Provinsi Bali mampu menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah di desa berdasarkan hasil penelitian terkait lembaga itu pada periode tahun 2015-2016.
"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan LPD berdasarkan kinerja keuangan dengan tujuan melihat secara dini kondisi LPD dari sisi aktivitas keuangannya, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPD di Bali dan mengetahui dampak LPD terhadap tingkat penghasilan masyarakat," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Senin.
Menurut dia, penelitian itu melibatkan 148 LPD dan 426 nasabah sebagai responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1.466 LPD, tersebar di Provinsi Bali dengan jumlah posisi aset pada tahun 2015 mencapai Rp13,9 triliun.
Penelitian itu, ucap Dewi, mengevaluasi perkembangan kinerja LPD, atas beberapa faktor penentu kinerja LPD meliputi aspek pemilik dan manajemen, kondisi pasar dan persaingan serta strategi pemasaran.
"Dalam penelitian ini, kinerja LPD diukur berdasarkan indikator modal, aset, manajemen, pendapatan, likuiditas, dan sensitivitas risiko pasar," imbuhnya.
Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa LPD memiliki keunggulan utama dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dari sisi kedekatan lokasi, dimiliki masyarakat adat, sehingga memiliki kedekatan emosional yang menjadikan LPD menjadi pilihan utama masyarakat Bali dalam mengelola keuangannya.
Persyaratan kredit yang lebih mudah dan kecepatan pencairan dana, serta tersedianya fasilitas pemberian pinjaman tanpa agunan hingga sejumlah nilai tertentu kepada krama desa (nasabah LPD), menjadikan LPD sebagai pilihan yang unggul.
"Dampak kehadiran LPD dalam menggerakkan ekonomi sektor riil secara agregat cukup signifikan terutama untuk skala usaha mikro dan kecil. Dari sisi sosial keagamaan, kehadiran LPD sangat mendukung dalam mengurangi biaya yang harus dikeluarkan terkait upacara," ucapnya.
Meski demikian, perkembangan LPD juga memiliki hambatan utama yakni keterbatasan SDM. Selain itu, LPD yang desa pakramannya lebih memiliki penduduk yang lebih sedikit dan aktivitas ekonomi yang rendah, cenderung perkembangannya relatif terhambat, dibandingkan dengan LPD yang memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak.
Selain itu dari sisi persaingan, saat ini telah tumbuh koperasi di tingkat banjar (dusun) yang menjadi salah satu pilihan atau alternatif serta keterbatasan dengan aset di bawah Rp500 juta.
Untuk itu, pihaknya memberikan rekomendasi terkait hal tersebut yakni perlu adanya penguatan manajemen internal melalui peningkatan profesionalisme manajemen yang tetap berbasis adat.
LPD, lanjut dia, juga perlu memiliki keseragaman dalam penggunaan sistem teknologi informasi lembaga keuangan agar memudahkan dalam pengelolaan akuntansi dan konsolidasi laporan keuangan.
"Perlu dirintis program pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan konsultasi usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang penyaluran dana melalui kredit yang berbasis pada pengembangan ekonomi wilayah," katanya. (WDY)
