"Menurut kami yang terbaik pembahasan RAPBN 2016 bisa selesai hari ini, walau misalnya harus sampai malam hari, sehingga besok bisa diketok di Rapat Paripurna," kata Hermanto, di Gedung parlemen, Jakarta, Kamis.
Apabila RAPBN 2016 tidak bisa disepakati, kata dia, pemerintah terpaksa menggunakan APBN Perubahan 2015.
Masalahnya
program pemerintahan yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 tidak sama
dengan program pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Hermanto mengatakan tidak ada yang terganjal dari pembahasan RAPBN 2016. Sejauh ini masing-masing komisi telah melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitranya.
"Sekarang (RAPBN 2016) sedang dibahas di Badan Anggaran DPR, dan nanti siang akan ada rapat badan musyawarah yang akan menjadwalkan agenda rapat paripurna," katanya.
Hermanto mengatakan tidak ada yang terganjal dari pembahasan RAPBN 2016. Sejauh ini masing-masing komisi telah melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitranya.
"Sekarang (RAPBN 2016) sedang dibahas di Badan Anggaran DPR, dan nanti siang akan ada rapat badan musyawarah yang akan menjadwalkan agenda rapat paripurna," katanya.