Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Keuangan menyatakan bahwa porsi
pembiayaan dalam RAPBN-Perubahan 2015 meningkat karena pemerintah ingin
menambah penyertaan modal negara di BUMN infrastruktur.
"Pembiayaannya
bertambah karena ada tambahan penyertaan modal negara (PMN), jadi
ujung-ujungnya di net (bersih) ada tambahan sekitar Rp31 triliun untuk
penerbitan surat berharga negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang Kemenkeu Robert Pakpahan di Jakarta, Senin.
Robert menjelaskan, penambahan pembiayaan ini dibutuhkan, meskipun
target defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 telah ditetapkan 1,9
persen terhadap PDB, atau turun dari target dalam APBN sebesar 2,21
persen terhadap PDB.
"Defisitnya berkurang, tapi below the line kan masih ada
pembiayaan, ada pembiayaan utang, non utang, termasuk penyertaan modal
negara. Itu perlu diterbitkan utang, tapi tidak untuk belanja, untuk
penyertaan modal negara," ujarnya.
Robert mengatakan rencana penambahan utang ini termasuk nominal
penyertaan modal yang akan diberikan untuk BUMN pada kisaran Rp37
triliun-Rp38 triliun, masih membutuhkan persetujuan parlemen dalam
pembahasan RAPBN-Perubahan 2015.
Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang Schneider Siahaan menambahkan bahwa tambahan
penyertaan modal kepada BUMN masih dibiayai dari utang karena tidak bisa
ditutup oleh ruang fiskal yang jumlahnya mencapai Rp230 triliun.
Ia menambahkan tambahan pembiayaan tersebut kemungkinan berasal
dari penerbitan obligasi dalam negeri atau pinjaman multilateral, yang
minim terhadap risiko politik atau tidak menyulitkan pemerintah
Indonesia dalam prosesnya.
"Kita mau lihat dulu, dan dikomunikasikan karena multilateral itu
tidak bisa langsung. Mereka lihat dulu apa programnya, misalnya World
Bank, dia tidak mau memberi pinjaman untuk membangun pembangkit listrik
yang tenaganya batubara, karena punya kebijakan green issue," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembiayaan pada APBN 2015
sebesar Rp245,9 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri
terutama dari penerbitan SBN berdenominasi rupiah Rp269,7 triliun dan
luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.
Komposisi APBN 2015, yang disusun oleh pemerintahan terdahulu masih
berupa baseline budget, belum menyertakan program pemerintahan saat
ini, termasuk penambahan penyertaan modal bagi BUMN infrastruktur.
Sejumlah BUMN infrastruktur yang diperkirakan mendapatkan
penyertaan modal negara antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur, PT
Sarana Multigriya Finansial, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi dan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. (WDY)
Porsi Pembiayaan dalam RAPBN-P 2015 Naik
Selasa, 13 Januari 2015 8:09 WIB