Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI sepakat
untuk menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam draf RAPBN-Perubahan
2015 dari usulan sebelumnya sebesar 5,8 persen menjadi 5,7 persen.
"Angka 5,7 persen merupakan ekstra effort dari belanja APBN dan kapitalisasi dari Quantitative Easing di Eropa serta Jepang," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat memberikan penjelasan dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta, Senin malam.
Dalam rapat kerja membahas asumsi makro RAPBN-Perubahan 2015 ini ikut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Gubenur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
Bambang menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi pada 2015 mengalami penurunan secara baseline, karena terpengaruh kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih melambat dan turunnya harga komoditas dunia.
Namun, pemerintah masih bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi, karena memiliki ruang fiskal yang akan dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur, serta perkiraan tambahan dari dampak kebijakan stimulus moneter yang dilakukan Bank Sentral Eropa.
"Dengan adanya penurunan ekonomi global, baselinenya 5,1 persen, ditambah 0,5 persen ekstra effort dari perubahan pola belanja akibat realokasi subsidi BBM dan perkiraan dampak positif dari Quantitative Easing ke Indonesia 0,1 persen," kata Bambang.
Menurut Bambang, angka pertumbuhan paling realistis sepanjang 2015 adalah 5,6 persen, karena dampak positif stimulus moneter di Eropa tidak berlangsung dalam beberapa bulan, namun butuh tahunan sebelum aliran dana benar-benar masuk ke Indonesia.
"Kita tidak boleh terlalu optimistis, karena ada time lag setahun berdasarkan pengalaman ketika AS melakukan Quantitative Easing, apalagi waktu itu ekonomi Tiongkok juga lagi tinggi-tingginya, sekarang Tiongkok lagi tidak bagus," jelasnya.
Sejumlah asumsi makro lainnya yang ikut disepakati dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad tersebut antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp12.500, tingkat inflasi 5,0 persen dan suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen.
Komisi XI dalam kesempatan tersebut juga menetapkan target pencapaian pembangunan kepada pemerintah yaitu tingkat pengangguran 5,6 persen, tingkat kemiskinan 10,3 persen, indeks gini ratio 0.4 dan indeks pembangunan manusia 69.4 melalui penghitungan metode terbaru.
Perkiraan terbaru sejumlah asumsi makro ini selain memperhitungkan angka sebelumnya dari pemerintah dan Bank Indonesia, juga mengakomodasi sejumlah tanggapan dari fraksi DPR RI yang ikut hadir dalam rapat kerja tersebut.
Fraksi PAN, PPP dan PKB awalnya mengusulkan pertumbuhan ekonomi paling realistis 5,6 persen, namun fraksi-fraksi lainnya cenderung untuk menyetujui usulan pemerintah dalam draf awal RAPBN-Perubahan 2015 yaitu sebesar 5,8 persen.
Sementara, asumsi nilai tukar terhadap dolar AS ditetapkan Rp12.500 atau melemah dari usulan awal Rp12.200, karena pemerintah berdasarkan penghitungan terbaru menilai angka tersebut lebih realisitis untuk menggambarkan kondisi 2015.
Seluruh asumsi makro ini akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan pembahasan dan penyusunan RAPBN-Perubahan lebih lanjut, namun asumsi harga ICP minyak dan lifting migas sedang dibahas di Komisi VII yang membawahi ESDM. (WDY)
"Angka 5,7 persen merupakan ekstra effort dari belanja APBN dan kapitalisasi dari Quantitative Easing di Eropa serta Jepang," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat memberikan penjelasan dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta, Senin malam.
Dalam rapat kerja membahas asumsi makro RAPBN-Perubahan 2015 ini ikut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Gubenur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
Bambang menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi pada 2015 mengalami penurunan secara baseline, karena terpengaruh kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih melambat dan turunnya harga komoditas dunia.
Namun, pemerintah masih bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi, karena memiliki ruang fiskal yang akan dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur, serta perkiraan tambahan dari dampak kebijakan stimulus moneter yang dilakukan Bank Sentral Eropa.
"Dengan adanya penurunan ekonomi global, baselinenya 5,1 persen, ditambah 0,5 persen ekstra effort dari perubahan pola belanja akibat realokasi subsidi BBM dan perkiraan dampak positif dari Quantitative Easing ke Indonesia 0,1 persen," kata Bambang.
Menurut Bambang, angka pertumbuhan paling realistis sepanjang 2015 adalah 5,6 persen, karena dampak positif stimulus moneter di Eropa tidak berlangsung dalam beberapa bulan, namun butuh tahunan sebelum aliran dana benar-benar masuk ke Indonesia.
"Kita tidak boleh terlalu optimistis, karena ada time lag setahun berdasarkan pengalaman ketika AS melakukan Quantitative Easing, apalagi waktu itu ekonomi Tiongkok juga lagi tinggi-tingginya, sekarang Tiongkok lagi tidak bagus," jelasnya.
Sejumlah asumsi makro lainnya yang ikut disepakati dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad tersebut antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp12.500, tingkat inflasi 5,0 persen dan suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen.
Komisi XI dalam kesempatan tersebut juga menetapkan target pencapaian pembangunan kepada pemerintah yaitu tingkat pengangguran 5,6 persen, tingkat kemiskinan 10,3 persen, indeks gini ratio 0.4 dan indeks pembangunan manusia 69.4 melalui penghitungan metode terbaru.
Perkiraan terbaru sejumlah asumsi makro ini selain memperhitungkan angka sebelumnya dari pemerintah dan Bank Indonesia, juga mengakomodasi sejumlah tanggapan dari fraksi DPR RI yang ikut hadir dalam rapat kerja tersebut.
Fraksi PAN, PPP dan PKB awalnya mengusulkan pertumbuhan ekonomi paling realistis 5,6 persen, namun fraksi-fraksi lainnya cenderung untuk menyetujui usulan pemerintah dalam draf awal RAPBN-Perubahan 2015 yaitu sebesar 5,8 persen.
Sementara, asumsi nilai tukar terhadap dolar AS ditetapkan Rp12.500 atau melemah dari usulan awal Rp12.200, karena pemerintah berdasarkan penghitungan terbaru menilai angka tersebut lebih realisitis untuk menggambarkan kondisi 2015.
Seluruh asumsi makro ini akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan pembahasan dan penyusunan RAPBN-Perubahan lebih lanjut, namun asumsi harga ICP minyak dan lifting migas sedang dibahas di Komisi VII yang membawahi ESDM. (WDY)
