Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali akan membentuk tim yang melibatkan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan pemprov setempat untuk memantau pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara di 177 desa.
"Tim ini bertugas melihat langsung kondisi masyarakat pada desa penerima program Gerbangsadu," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menggelar rapat pembahasan berbagai isu strategis dengan jajarannya, di Denpasar, Jumat.
Ia mengingatkan jangan sampai jadwal tim tersebut turun ke lapangan mengganggu tugas kedinasan pejabat yang bersangkutan. Setiap desa yang menerima program Gerbangsadu Mandara mendapatkan dana hibah Rp1,02 miliar untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif (80 persen atau Rp800 juta) dan pembangunan infrastruktur (sebanyak Rp200 juta atau 20 persen) serta dana operasional Rp20 juta.
Pada pertemuan tersebut, Pastika juga meminta seluruh jajarannya untuk mengawal dan memastikan berbagai program Bali Mandara lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
"Terkait dengan penyaluran dana bansos, saya harapan segera dituntaskan dan saya minta Sekda Bali mengawal dana bansos agar pemanfataannya tepat sasaran dan pertanggungjawaban beres. Sedangkan kepada Biro Keuangan tolong komunikasikan dengan pihak terkait, jika masih ada proposal untuk dana bansos 2013 yang belum bisa dicairkan," ujarnya.
Pada bidang kesehatan, ia berharap agar SKPD terkait dan sungguh-sungguh dan bertindak cepat mewujudkan pembangunan rumah sakit pratama tahun ini di Nusa Penida (Kabupaten Klungkung), Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) agar terus dikawal, bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu JKBM tetap harus mendapatkan pelayanan.
Sementara itu, untuk memajukan bidang pendidikan, pengembangan SMK Bali Mandara dan kartu pintar beasiswa miskin menjadi fokus perhatian Gubernur Bali. Dia minta pembangunan SMK Bali Mandara dapat dipercepat dan jangan terlalu banyak ornamen yang tak terkait dengan proses belajar mengajar dan kartu pintar beasiswa miskin juga diharapkan bisa cepat terealisasi.
"Untuk mendukung kelancaran berbagai program, Bappeda saya minta menyusun anggaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai porsi pendanaan yang diamanatkan," kata Pastika.
Pada pertemuan tersebut, hadir antara lain Sekda Bali Cok Ngurah Pemayun, Kepala Bappeda Putu Astawa, Kadis Kesehatan dr Ketut Suarjaya, Kadis Pendidikan TIA Kusuma Wardhani, Kepala BPMPD Ketut Lihadnyana, Kepala BKD Ketut Rochineng, Karo Humas Ketut Teneng dan pimpinan SKPD dari sektor pertanian dalam arti luas. (WDY)
