Denpasar (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung membenarkan soal nama Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya masuk dalam daftar kandidat yang diusung sebagai calon Gubernur Bali Pilkada Serentak 2024.
“Salah satu yang kami pertimbangkan untuk dicalonkan di Bali adalah Pj Gubernur,” kata dia disela-sela kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Denpasar, Bali, Senin.
Ahmad Doli mengatakan sejak 1,5 tahun lalu Partai Golkar sudah melakukan penjaringan calon kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk Bali, dan saat ini mereka sudah mengantongi sekitar 1.200 nama kandidat dari 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024.
Pj Gubernur Bali yang merupakan purnawirawan polisi tersebut masuk dalam daftar tersebut, dimana saat ini partai beringin masih mengerucutkan kandidat-kandidat mereka dalam survei lanjutan.
Baca juga: KPU Bali mulai buka pendaftaran calon kepala daerah perseorangan, berikut lengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan saat ini mereka sudah memasuki tahap ketiga yaitu survei untuk memantapkan nama terbaik, nantinya nama tersebut akan diumumkan pada bulan Juni 2024.
“Nanti makanya, sekarang belum bisa mengatakan si A atau B atau C karena saat ini masih pemantapan penjaringan untuk Pak Pj Gubernur dan yang lainnya, nanti lihat muncul atau tidak, dalam survei bagus atau tidak,” ujarnya.
Setelah nantinya rekomendasi keluar pada bulan Juni, Partai Golkar berencana melakukan satu kali survei lagi, baru akhirnya jelang pendaftaran pada akhir Agustus mereka akan memberi keputusan.
Selama proses Pilkada Serentak 2024 ini, Partai Golkar juga mengaku terbuka dengan seluruh partai politik untuk berkoalisi.
Baca juga: KPU RI minta kampanye hijau di Bali agar pariwisata aman
Ahmad Doli mengakui dampak dari pemilihan presiden dan legislatif yang dekat jaraknya dengan pilkada membuat kedekatan koalisi saat itu akan terjaga sampai pilkada, namun tak menutup kemungkinan daerah-daerah tertentu mencari peluang di luar.
“Karena koalisinya dekat pasti antara itu dulu, tapi pilkada tidak bisa disamakan dengan nasional, kami juga akan membuka komunikasi dengan semua partai politik walau mungkin tahap pertama Koalisi Indonesia Maju dulu,” kata dia.
“Karena isu-isu dan kearifan lokal lebih kuat jadi belum tentu sama petanya, misalnya konstelasi politik di Bali, Partai Golakar terbuka membangun koalisi di pilkada,” sambungnya.
