Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berharap Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali dapat terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, di tengah prospek ekonomi Bali yang cerah.
"Literasi keuangan ini paling penting agar rakyat tidak tertipu karena ketika memiliki dana yang besar cenderung ingin melipatgandakan uangnya," kata Pastika saat mengadakan penyerapan aspirasi di Denpasar, Kamis.
Penyerapan aspirasi bertema Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R Mooy, Ketua Perbarindo Bali Ketut Komplit dan Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya.
Menurut Pastika, ketika masyarakat memiliki dana, tidak jarang menjadi mudah tergiur dengan tawaran keuntungan tinggi oleh lembaga jasa keuangan yang tak semuanya menjalankan bisnis dengan benar.
"Tetapi ketika ada masyarakat yang tertipu, yang disalahkan itu justru OJK, polisi dan bahkan pemerintah. Padahal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dan prinsip kehati-hatian," ujar mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Oleh karena itu, kata Pastika, sangat penting literasi keuangan dilakukan oleh OJK selain juga berkolaborasi dengan bank perekonomian rakyat (BPR).
Selain soal literasi keuangan, tambah Pastika, masih terdapat sejumlah persoalan fundamental pada sektor keuangan misalnya proporsi aset di sektor keuangan yang belum merata, tingginya tingkat bunga pinjaman, serta kesenjangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar.
Selanjutnya masih marak aktivitas keuangan ilegal, misalnya pinjaman online (pinjol) dan investasi ilegal, yang sangat merugikan masyarakat.
Munculnya tantangan eksternal seperti disrupsi teknologi digital dan risiko keuangan baru yang terkait dengan krisis iklim dan dinamika geopolitik dunia. Masih tertinggalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor keuangan.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R Mooy mengatakan inklusi keuangan di Provinsi Bali berdasarkan hasil survei tahun 2022 sebesar 92. Namun literasi keuangannya baru 57 persen.
"Bali memang dari sisi literasi dan inklusi keuangannya masih di atas nasional. Namun literasi keuangan ini perlu ditingkatkan lagi karena bahaya juga karena ketika masyarakat ingin 'beternak' uang tetapi tidak mengerti risikonya," ucapnya.
Ananda Mooy dalam kesempatan itu juga menjelaskan perkembangan perbankan di Bali cukup bagus. Pihaknya mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di provinsi setempat pada 2023 sebesar Rp166,67 triliun, masih lebih tinggi dibandingkan total penyaluran kredit yang mencapai Rp105,15 triliun.
"Ini artinya orang-orang masih percaya untuk menyimpan uangnya di perbankan di Bali. Penghimpunan DPK di Bali hingga Desember 2023 sebesar Rp166,67 triliun itu tumbuh sebesar 18,13 persen dibandingkan periode yang sama pada Desember 2022," katanya.
Ananda menambahkan OJK tidak hanya mengawasi pelaku jasa keuangan tetapi juga perilakunya agar jangan sampai dalam perjanjian kerja sama justru merugikan masyarakat. Walaupun perbankan tertentu sehat, bisa saja perilakunya tidak sehat," katanya.
Ketua Perbarindo Bali Ketut Komplit mengatakan saat ini di Bali ada 132 BPR dengan aset sekitar Rp21 triliun.
"BPR perlu mendapat perhatian dan didukung karena menjadi industri keuangan yang dibutuhkan masyarakat dan sekaligus dapat mengurangi pengangguran. Kondisi perekonomian sangat berpengaruh bagi BPR," ucapnya.
Direktur Utama Jamkrida Bali Widiana Karya menyampaikan perkembangan lembaga penjaminan kredit daerah yang beroperasi sejak tahun 2011 itu terus bertumbuh dengan sejumlah prestasi di tingkat nasional dan kerap jadi rujukan nasional.
