Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat realisasi kredit di Pulau Dewata menembus Rp117,74 triliun pada September 2025 atau tumbuh 6,30 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp110,76 triliun yang dominan disalurkan untuk UMKM.
“Sebesar 51,45 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Kamis.
Menurut dia, realisasi itu lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp4,62 triliun atau 13,66 persen secara tahunan.
Puji menilai tingginya pertumbuhan kredit investasi itu menggambarkan kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap prospek kondisi perekonomian di Bali.
Ada pun pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp1,93 triliun yang tumbuh 15,41 persen dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,89 triliun.
Dari segi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,82 persen, lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,42 persen.
Sementara itu, perbankan di Bali menghimpun dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp208,25 triliun atau tumbuh 10,12 persen dari periode sama 2024 mencapai Rp189,01 triliun.
Dengan demikian, rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) di Bali mencapai 56,54 persen, lebih rendah dari kisaran ideal yakni 78 persen hingga 92 persen.
Capaian LDR itu tergolong tidak berbeda jauh dengan periode sama 2024 mencapai 58,60 persen, atau lebih rendah dibandingkan realisasi LDR pada September 2023 mencapai 62,81 persen.
Regulator lembaga jasa keuangan itu menilai LDR yang lebih rendah dari ideal itu diperkirakan karena pertumbuhan penghimpunan DPK lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit.
Indikatornya, kata dia, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp9,98 triliun.
Meski begitu, Puji menilai fungsi intermediasi perbankan masih menunjukkan tingkat yang positif.
