Denpasar, Bali (ANTARA) -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyimpulkan pengelolaan operasional Bank BPD Bali dalam fungsi intermediasi perbankan berjalan efektif berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja hingga semester I 2025.
"Hasil pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di Denpasar, Bali, Senin.
Dalam pemeriksaan tersebut, lembaga negara independen itu memfokuskan penilaian pada peran strategis intermediasi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Pulau Dewata.
Meski dinilai efektif, pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja mendatang.
Rekomendasi itu, imbuh Satria Perwira, diharapkan menjadi bahan pertimbangan manajemen bank itu dalam menyempurnakan kebijakan dalam memperkuat manajemen risiko serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan layanan perbankan kepada masyarakat.
"Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat, akuntabel dan berdaya saing," imbuhnya.
Adapun pemeriksaan itu dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan tematik nasional, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengapresiasi arahan lembaga negara itu untuk kinerja lebih baik.
"Harapan kami, setiap unit kerja kami bisa bersatu padu membangun tim kerja untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga dan masyarakat," ucapnya.
Ia memaparkan kinerja keuangan bank BUMD itu yang menunjukkan tren positif yaitu aset bank mencapai Rp41,3 triliun atau tumbuh 8,01 persen dan modal inti mencapai Rp3,39 triliun, berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik.
Pada 2025, portofolio kredit mencapai hampir Rp25 triliun yang tumbuh 9,51 persen dan kredit UMKM tumbuh 9,23 persen.
