Denpasar, Bali (ANTARA) -
BUMD Bank BPD Bali memperluas transaksi digital pemerintah daerah (pemda) melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur baru pembayaran daring (online payment) hingga Rp200 juta dalam setiap transaksi."Online payment dalam rangka belanja daerah dengan volume lebih tinggi," kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia menjelaskan pihaknya sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan transaksi digital pemerintah daerah dengan skema terbaru itu yang mulai diimplementasikan pada 2026.
Sebelumnya, bank milik pemerintah daerah di Bali itu telah mengimplementasikan transaksi KKI segmen pemerintah dengan metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan batasan nilai transaksi hingga Rp10 juta.
Kemudian, lanjut dia, transaksi kartu debit untuk pemerintah dengan batasan nilai transaksi hingga Rp25 juta dan saat ini merambah KKI segmen pemerintah dengan online payment.
Dengan skema tersebut, selain untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, juga mendukung kinerja usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) karena pembayaran menjadi lebih cepat masuk.
"Pemerintah daerah melakukan belanja lebih cepat dan bagi UMKM juga cepat mendapatkan uang kas dan membayar tenaga kerja juga lebih cepat," ucapnya.
Sudharma menambahkan pihaknya gencar melaksanakan literasi keuangan digital kepada masyarakat terkait transaksi digital yang semakin masif dan organisasi perangkat daerah terkait sistem pembayaran menggunakan KKI.
Selain sistem pembayaran, pihaknya juga meningkatkan digitalisasi akses keuangan yang inklusif kepada debitur.
Akses keuangan tersebut di antaranya dalam penyaluran kredit program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit program perumahan, hingga kredit alat, mesin pertanian (alsintan).
Atas partisipasi peningkatan akses keuangan digital, Bank Indonesia Provinsi Bali memberikan dua penghargaan kepada Bank BPD Bali di sela PTBI 2025 sebagai penyedia jasa pembayaran (PJP) teraktif dalam literasi akses keuangan digitalisasi dan pelindungan konsumen (Eling Raga) serta teraktif dalam memberikan akses keuangan.
"BI melihat hal itu sebagai bagian dari upaya industri jasa keuangan khususnya bank membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan mendukung Astacita," ucapnya.
