Denpasar (ANTARA) -
BUMD Bank BPD Bali mengakselerasi penyaluran kredit program perumahan (KPP) karena dapat menjadi katalis penguatan ekonomi daerah.“Untuk tahun ini, target penyaluran di Bali mencapai Rp11,5 miliar dan akan meningkat tahun depan,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Selasa.
Kredit Program Perumahan (KPP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 13 Tahun 2025, yang diluncurkan pada Selasa(21/10).
Melalui KPP, pemerintah memberikan kredit/pembiayaan modal kerja dan atau kredit/pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa perorangan atau badan usaha dalam mendukung pencapaian program prioritas bidang perumahan.
Selain menyalurkan KPP, bank pelat merah milik pemerintah daerah di Bali itu mencatat capaian positif dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025 mencapai Rp1,58 triliun kepada 7.920 debitur UMKM.
Sebanyak 60,97 persen di antaranya bergerak di sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan dan perikanan, imbuh Sudharma.
Segmen KUR Mikro menyerap alokasi Rp300 miliar atau 100 persen dari kuota, sedangkan KUR Ultra Mikro (Sumi) mencatat Rp520 juta dan KUR Kecil sebesar Rp1,21 triliun.
Pihaknya juga menyalurkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar untuk mendukung sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan melalui KPP, pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak selaku pengembang, kontraktor perumahan, dan toko bahan bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah.
Pasalnya, bank penyalur mendapatkan subsidi bunga sebesar lima persen per tahun.
Selain itu, Sri juga menjelaskan pelaku usaha mikro kecil juga bisa mengakses kredit tersebut misalnya untuk renovasi rumah menjadi lebih layak.
Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster berharap program KPP berjalan progresif di Pulau Dewata karena Bali masih membutuhkan sekitar 32 ribu rumah layak huni.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sosialisasi percepatan KPP Melawan Rentenir di Auditorium Universitas Udayana Kampus Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Senin(24/11).
Dalam sosialisasi itu, Menteri PKP menyebutkan KPP bukan hanya membantu warga memiliki rumah layak, tetapi juga memberantas praktik rentenir dengan menyediakan akses kredit yang mudah, cepat, dan murah.
