Denpasar (ANTARA) -
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk pertama kali mengucurkan skema kredit industri padat karya (KIPK) sebagai tindak lanjut kerja sama penyaluran pembiayaan program kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin).“Ini yang pertama, karena syaratnya debitur yang mempekerjakan minimal 50 tenaga kerja,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Kamis.
KIPK perdana itu disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)di Bali yaitu CV Pelangi Denpasar yang memproduksi kue dan roti, dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp2 miliar.
Adapun pemerintah melalui Kemenperin memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen, sehingga debitur dikenakan bunga rendah sebesar 6 persen per tahun.
Menurut dia, dengan kucuran kredit itu diharapkan dapat mendukung modal usaha, sehingga berpotensi menggenjot kapasitas produksi serta memberi ruang lebih besar dalam pembukaan lapangan kerja.
“Dengan suku bunga dibayar lebih kecil, secara khusus harga pokok produksi bisa diturunkan dan bisa menjaga kapasitas usaha. KIPK ini akan memberi dampak positif kepada industri padat karya,” imbuh Sudharma.
Ia optimistis KIPK di Bali dapat bertumbuh, meski Pulau Dewata bukan termasuk daerah industri padat karya.
Saat ini, bank milik pemerintah daerah di Bali itu sedang memetakan debitur dan usaha potensial untuk menyerap KIPK, termasuk menggandeng pemerintah daerah yang memiliki basis data jumlah usaha khususnya yang mempekerjakan tenaga kerja di atas 50 orang.
Melalui pemetaan itu, pihaknya saat ini sedang dalam tahap evaluasi penyaluran KIPK untuk dua UMKM potensial lainnya yakni usaha bidang fesyen atau kain tradisional endek dan songket di Kabupaten Klungkung dan usaha furnitur orientasi ekspor di Kabupaten Jembrana.
Sementara itu, pemilik usaha CV Pelangi Ketut Mudita menjelaskan saat ini pihaknya mempekerjakan 90 orang tenaga kerja.
Penerimaan kredit tersebut akan digunakan untuk menambah mesin produksi baru sehingga ditargetkan mampu mendongkrak kisaran 30-40 persen kapasitas produksi dan omzet per bulan yang mencapai sekitar Rp300 juta.
Saat ini, produk kue dan roti yang diproduksi di pabriknya di Denpasar Timur itu diserap perhotelan, usaha restoran dan kafe serta pasar tradisional.
“Saya sangat gembira (KIPK) ini untuk tambahan modal tahun depan,” ucapnya.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menggandeng 12 lembaga jasa keuangan (perbankan) di tanah air untuk penyaluran KIPK.
Ada pun enam subsektor yang menjadi sasaran memperoleh fasilitas itu meliputi industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, furnitur, serta mainan anak.
