Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta Pemda membangun sistem pasokan pertanian ke industri untuk menggenjot perbankan mau biayai produksi pertanian.
“Coba biayai dari sisi produksi, pada takut perbankan kita, takut macet kreditnya karena kalau produksi, bisa gagal, bisa tidak laku. Maka dari itu harus dibangun ekosistem rantai pasok,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2022, di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Untuk itu, pemerintah melalui Kemenkop UKM mulai melakukan percontohan dengan menggandeng industri, salah satunya produsen jamu.
Produsen jamu itu bekerja sama dengan koperasi dan petani bahan rempah-rempah di antaranya jahe dan kunyit.
Adapun kebutuhan salah satu produsen jamu itu, yakni mencapai sekitar 40 ton jahe per hari yang dipasok dari petani melalui koperasi.
Dengan skema itu, kata dia lagi, petani tidak langsung ke produsen karena apabila langsung maka pembayarannya dilakukan di belakang untuk beberapa kali kirim.
“Nanti koperasi beli tunai dari petani, koperasi baru ke industri, sehingga bank nanti mau biayai petani kecil karena ada kepastian harga, kepastian pasar,” katanya pula.
Teten menambahkan skema yang sama juga dilakukan koperasi hortikultura di Ciwidey, Jawa Barat yang melibatkan 1.200 petani sayuran yang setiap hari memasok delapan ton ke beberapa pasar swalayan.
“Yang ditanam petani sesuai permintaan supermarket sehingga begitu panen tidak ada isu pasokan berlebih, harga jatuh, tapi ini 100 persen dibeli koperasi, koperasi baru ke supermarket. Kita bisa bangun ekosistem sehingga bank mau membiayai petani kecil, yang tadinya tidak (membiayai),” katanya lagi.
Menkop UKM menyebut UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri masih rendah yakni sekitar tujuh persen di Tanah Air.
Itu pun, kata dia, UMKM di hilir misalnya warung di kawasan industri yang menjual produk perusahaan yang memiliki jaringan distribusi besar.