Gubernur: Program "Gerbangsadu" Bukan Cari Keuntungan

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara yang telah diluncurkan sejak 2012 bukan semata-mata mencari keuntungan.

"Tidak semata-mata duitnya untung berapa, tetapi seberapa besar manfaatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi itu yang harus diukur," katanya di sela-sela kegiatan Evaluasi Program Bali Mandara, di Denpasar, Selasa.

Ia mengharapkan bantuan dari Pemprov Bali sebesar Rp1,02 miliar yang telah diberikan pada setiap desa miskin di Pulau Dewata dapat memberikan manfaat membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinannya. Hingga saat ini sudah 177 desa yang mendapatkan dana program Gerbangsadu.

"Masyarakat yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan, dengan bantuan dana dan pendampingan yang benar, saya harapkan bisa keluar dari kemiskinan dan punya penghasilan," ujarnya.

Pastika mengatakan tidak menutup kemungkinan bagi desa-desa yang telah dapat melaksanakan program Gerbangsadu dengan baik, akan mendapat kucuran dana lagi.

"Kalau mengelolanya baik, dampaknya signifikan, mungkin kami berikan lagi. Namun, kalau ternyata dampaknya kecil dan manajemennya tidak benar, mengapa diberikan lagi," ucapnya.

Terkait dengan desa-desa yang mendapatkan program Gerbangsadu, tambah dia, sengaja diberikan untuk tahap awal kepada desa dengan tingkat kemiskinan terparah, yakni di atas 35 persen, selanjutnya barulah mengarah pada desa dengan kemiskinan 25 persen dan 15 persen.

"Nantinya tidak menutup kemungkinan juga program Gerbangsadu diarahkan pada desa dengan persentase kemiskinan tidak begitu tinggi, tetapi jumlah penduduknya banyak. Itu akan ditambah lagi, kalau mereka mampu mengelola. Jadi harus ada evaluasi kinerja mereka dulu," kata Pastika.

Di sisi lain, ia mengharapkan pemerintah kabupaten/kota hendaknya turut merasa memiliki program tersebut dan turut mengawal pelaksanaannya di lapangan karena sesungguhnya itu semua demi rakyat Bali.

"Ingatlah bahwa bukan semata rakyatnya gubernur, tetapi rakyatnya bupati, para camat, dan kepala desa. Ini yang kadang-kadang mereka tidak sadar, dianggapnya program provinsi saja, padahal ini program rakyat Bali," tegas Pastika. (WDY)