Jakarta (Antara Bali) - Dekan Fisipol UGM Yogyakarta Erwan Agus Purwanto
menilai ada kejanggalan, manaka ada lembaga survei yang tidak bersedia
menjelaskan ke publik dan tidak mau dibedah prosedur ilmiah oleh Dewan
Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
"Lembaga survei yang seperti itu pantas dicurigai bahwa
lembaga tersebut telah menyalahgunakan metode ilmiah untuk mencapai
tujuan politik," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, tindakan seperti itu tentu sangat tidak etis
karena lembaga survei sudah menggunakan ilmu sihir untuk kegelapan
demokrasi.
Ia menjelaskan, metodologi menjadi salah satu pilar penting dari quick count, yakni prosedur ilmiah yang harus diikuti sehingga bisa memprediksi dengan akurasi tinggi.
Ia mengatakan hitung cepat seharusnya dilakukan bukan dengan
ilmu sihir. "Oleh karena itu, demi kepentingan publik lembaga survei
harus mau diaudit dan dibedah secara ilmiah," kata Erwan.
Dengan cara itu, tambah dia, akan ditemukan siapa yang keliru menerapkan prosedur atau metode penelitian.
Tujuh lembaga survei terkait hasil hitung cepat yang memuat
hasil saling bertentangan, sehingga dijadikan dasar bagi kedua pasangan
Capres-Cawapres mengklaim kemenangan diancam akan diaudit Persepi.
"Kami akan mengaudit anggota lembaga survei yang bernaung di
bawah Persepi, untuk klarifikasi, apakah metodologi mereka sesuai dengan
keilmuan? Apakah proses dilakukan sesuai dan tidak melanggar kode etik?
Dan, itu akan kami umumkam ke publik mengenai, misalnya klaim oleh
kedua belah pihak itu," kata Hamdi Muluk, Anggota Dewan Etik Persepi,
beberapa hari lalu.
Ke-7 lembaga survei itu adalah Lembaga Survei Indonesia
(LSI), Indikator, SMRC, Cyrus Network, Populi Center, JSI, dan
Puskaptis.
JSI dan Puskaptis merilis hasil berbeda dengan lembaga
survei lainnya di mana mayoritas lembaga survei meyakini pasangan Joko
Widodo-Jusuf menjaid pemenang hitung cepat. (WDY)
Dekan Fisipol UGM Heran Ada Lembaga Survei Tak Transparan
Sabtu, 12 Juli 2014 17:43 WIB