Jakarta (Antara Bali) - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas sebanyak 21 lembaga
swadaya masyarakat mendukung agar lembaga survei yang hasilnya saling
berbeda sehingga membingungkan masyarakat Indonesia untuk segera
diaudit.
Siaran pers Koalisi yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan,
terhadap hasil perhitungan cepat, pihaknya mendukung sikap Perhimpunan
Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang akan melakukan audit atas
hasil perhitungan cepat oleh lembaga-lembaga survei.
Koalisi juga menolak segala upaya dan tindakan yang mengarahkan pada
situasi rusuh dan kekerasan karena merupakan tindakan antidemokrasi.
LSM juga mengingatkan bahwa masih terdapat potensi kecurangan
lanjutan seperti keberpihakan, penggalangan kekuatan tertentu untuk
membenarkan konflik horizontal, sehingga diperlukan pemantauan dan
pencegahan oleh semua instusi negara terkait.
Selain itu, masyarakat diajak untuk melakukan pemantauan penghitungan dan rekapitulasi suara di setiap tahapan.
Pemerintah juga didesak untuk netral serta KPU dan Bawaslu harus
mengawal semua proses hingga akhir perhitungan final dan memastikan
tidak ada kecurangan.
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri antara lain Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch
(ICW), Imparsial, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Indonesia for
Global Justice (IGJ).
Data hasil hitung cepat delapan lembaga survei seperti Lembaga
Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC),
Indikator Politik, Populi Center, Center Strategic International Studies
(CSIS), Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Polltracking,
memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sedangkan data hitung cepat empat lembaga survei; Puskaptis,
Indonesia Research Center (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan
Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan nomor urut satu,
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Sementara tiga lembaga survei anggota Persepi yang hasil hitung
cepatnya berbeda pada pemilu presiden 2014 tidak menghadiri undangan
asosiasi lembaga survei tersebut.
"Saya mengundang langsung
Direktur Eksekutif Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan
Strategis) serta pimpinan dua lembaga survei juga diundang oleh teman
yang lain, tapi mereka tidak hadir," kata Ketua Umum Persepi Nico
Harjanto di Jakarta, Kamis (10/7).
Ketiga lembaga survei tersebut adalah Puskaptis, Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).
Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengemukakan, hasil hitung
cepat (quick count) mestinya tidak jauh berbeda, meski dilakukan oleh
banyak lembaga survei.
"Jika hasilnya berbeda, apalagi selisihnya cukup jauh di antara
banyak lembaga survei, kita patut mencurigai lembaga survei yang berbeda
tersebut. Bisa saja sample diambil tidak random atau random, tetapi
disengaja sehingga persebarannya tidak representatif," ujar Hamdi Muluk
di Jakarta, Kamis (10/7).
Kalau pun hasilnya berbeda, menurut Hamdi Muluk, tidak boleh terlalu
jauh karena tingkat "margin error" yang normal tidak terlalu jauh,
yaitu 1,2 persen untuk sampel sebanyak 2.000 responden dan 0,6-0,7
persen untuk sampel sebanyak 4.000 responden. (WDY)
21 LSM Dukung Lembaga Survei Segera Diaudit
Jumat, 11 Juli 2014 10:56 WIB