Dia mengatakan sisa anggaran paling besar, salah satunya berasal dari pengadaan surat suara yang dipusatkan di provinsi untuk seluruh kabupaten/kota sehingga KPU Jembrana mendapatkan harga lebih murah.
Baca juga: KPU Jembrana minta ratusan APK ditertibkan
Pada Pilkada 2024, KPU mendapatkan dana hibah dari Pemkab Jembrana sebesar Rp24 miliar lebih dan hingga saat ini terserap sekitar 70 persen.
Saat ini, kata dia, dana hibah yang belum terpakai hampir Rp10 miliar. Namun, dipastikan jumlah itu akan berkurang karena masih ada beberapa program dan kegiatan KPU hingga tahapan pilkada tuntas.
"Dana hampir Rp10 miliar yang belum terpakai itu pasti akan berkurang. Nanti pada bulan Januari kami perbarui lagi," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Ketut Adi Sanjaya mengatakan selain sisa anggaran dari pengadaan barang, ada anggaran yang masih utuh tidak terpakai, yaitu anggaran untuk menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebesar Rp1 miliar.
"Karena tidak ada gugatan ke MK, alokasi anggaran untuk itu masih utuh. Ada juga sisa anggaran dari debat calon yang dirancang tiga kali, ternyata hanya dilakukan dua kali," katanya.
Baca juga: Bawaslu terima aduan Paslon Koster-Giri soal pembiaran KPU Jembrana
Ia memastikan setelah semua tahapan pilkada selesai, seluruh dana sisa akan dikembalikan ke Pemkab Jembrana.
Di sisi lain, Adi Sanjaya mengatakan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati turun dibandingkan pilkada sebelumnya.
"Justru untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang meningkat dibanding periode sebelumnya," katanya.
Pada pilkada sebelumnya, partisipasi pemilih mencapai 77 persen, sementara untuk periode saat ini dengan target 80 persen, hanya terealisasi 71 persen.
Rendahnya partisipasi pemilih untuk datang ke TPS ini, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya dari keterlambatan pencairan dana pilkada.
Ia mengatakan KPU Jembrana sudah menerima dana pilkada pada November 2023, namun karena proses administrasi, dana tersebut baru bisa digunakan bulan April 2024.
"Sehingga banyak agenda atau program sosialisasi yang tidak bisa dijalankan. Kami akan melalukan riset bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengetahui faktor pasti turunnya partisipasi pemilih," katanya.
