Denpasar (ANTARA) -
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali menghimpun penerimaan pajak periode Januari-Februari 2025 sebesar Rp1,97 triliun atau tumbuh 2,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp1,92 triliun.
“Penerimaan pajak tersebut terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh),” kata Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Jumat.
Ia menjelaskan realisasi penerimaan pajak itu mendekati 11 persen dari target tahun ini sebesar Rp17,98 triliun.
Adapun target penerimaan pajak di Bali pada 2025 meningkat dibandingkan realisasi pajak 2024 yang menyentuh Rp16,97 triliun.
Darmawan menjelaskan komposisi penerimaan pajak dalam dua bulan tahun ini dikontribusikan sebesar Rp1,27 triliun dari PPh dan sebesar Rp574 miliar lainnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Sedangkan sektor usaha teratas yang memberikan pundi pajak di Bali adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar Rp407,63 miliar atau 20,65 persen dari total penerimaan.
Baca juga: Kantor Pajak Bali raup Rp16,97 triliun pada 2024
Posisi kedua dan ketiga masing-masing diisi oleh sektor keuangan dan asuransi sebesar Rp293,67 miliar atau 14,88 persen serta sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp259,99 miliar atau 13,17 persen.
Sektor lain yang juga berperan yaitu aktivitas profesional, ilmiah dan teknis serta industri pengolahan.
Sementara itu, untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Februari 2025, sebanyak 147.674 SPT Tahunan PPh telah disampaikan.
Jumlah tersebut terdiri atas 3.396 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 134.795 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 9.483 SPT WP Orang Pribadi Non-Karyawan.
Pihaknya juga membuka layanan ekstra termasuk pelaporan SPT Tahunan pada Sabtu dan Minggu khusus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, dan KPP Pratama Badung Selatan.
Kemudian di KPP Pratama Badung Utara, KPP Pratama Denpasar Timur, KPP Pratama Singaraja, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kerobokan dan KP2KP Ubud.
Baca juga: Kanwil DJP Bali gaet mahasiswa genjot kepatuhan laporan SPT Tahunan
