Denpasar (ANTARA) -
Penerimaan pajak di Bali per Oktober 2025 menembus Rp13,07 triliun atau tumbuh 10,32 persen jika dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp11,85 triliun.“Memang ini cukup menantang tapi kami optimis target 2025 tercapai,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Kamis.
Ada pun realisasi penerimaan pajak itu mencapai 72,68 persen dari total target 2025 sebesar Rp17,98 triliun.
Dari delapan kantor pelayanan pajak (KPP) di Pulau Dewata, KPP Badung Selatan mencatatkan realisasi tertinggi mencapai Rp1,41 triliun atau 78,57 persen.
Sedangkan realisasi lebih rendah yaitu di KPP Tabanan dengan realisasi Rp376,72 miliar atau baru menyentuh 50,13 persen.
Berdasarkan sektor usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor memiliki porsi besar yakni 18,98 persen mencapai Rp2,48 triliun, diikuti penyediaan akomodasi, makan dan minum sebesar Rp2,08 triliun atau 15,95 persen dan aktivitas keuangan dan asuransi sebesar Rp1,66 triliun atau 12,76 persen.
Ada juga penerimaan pajak dari administrasi pemerintahan mencapai Rp1,34 triliun atau kontraksi 2,62 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp1,38 triliun.
“Sektor usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum tumbuh paling tinggi mencapai 28,28 persen,” katanya, seraya menambahkan kondisi itu sejalan dengan pertumbuhan positif pariwisata.
Dalam sisa waktu dua bulan terakhir sebelum tutup tahun 2025, ia mengaku tetap optimistis target penerimaan pajak tercapai, yang ditopang di antaranya dari sektor pariwisata dan belanja pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari-September 2025 mencapai 5,29 juta orang atau tumbuh 11,55 persen dibandingkan periode sama 2024.
Begitu juga penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan, kata dia, pada akhir 2025 diperkirakan meningkat sesuai dengan pola sebelumnya, yaitu belanja yang digenjot menjelang akhir tahun.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik vertikal pusat dan daerah karena dari sisi pendapatan APBD juga cukup besar dan realisasi belanja akhir tahun pada Desember diperkirakan lebih tinggi,” ujar dia.
