Denpasar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali Denpasar memperkuat perlindungan pekerja dengan mensosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 kepada 500 perusahaan, instansi dan wadah pelatihan ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Cep Nandi Yunandar di Denpasar, Rabu, mengatakan sosialisasi itu penting untuk memperkenalkan perubahan aturan yang berpengaruh terhadap perlindungan tenaga kerja.
Peraturan ini merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Yunandar menjelaskan perubahan Permenaker ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian perlindungan bagi peserta dalam penyelenggaraan program JKK, JKM dan JHT.
Dalam Permenaker 1 Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan substansi, antara lain mewajibkan pegawai non-ASN yang bekerja pada penyelenggara negara untuk didaftarkan dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan.
Hal lainnya yakni kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kecelakaan kerja dalam waktu maksimal 2x24 jam.
Baca juga: BPJS Kesehatan Denpasar permudah layanan pemudik saat libur Lebaran
Hal ini bertujuan untuk memastikan perusahaan lebih cepat melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Pelaporan ini juga dipermudah melalui telepon, WhatsApp, email, atau media lainnya, katanya.
Tak hanya itu, kata dia, Permenaker 2025 ini juga mengatur tata cara pemberitahuan atau pelaporan, penyimpulan dan penetapan terjadinya kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK).
Selain itu, penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan KK/PAK sampai dengan disimpulkan atau ditetapkan sebagai KK/PAK atau bukan.
"Perubahan substansi lainnya yaitu terkait pemberian manfaat program JKM bagi pekerja yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja," katanya.
Kemudian, perluasan manfaat JKK dengan menambahkan kriteria kecelakaan kerja yang mencakup kekerasan fisik dan atau pemerkosaan di tempat kerja, serta perluasan dan kemudahan penerima manfaat beasiswa pendidikan anak.
Ia menambahkan Permenaker ini juga mengatur syarat pemberian manfaat program JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai upaya mitigasi terjadinya fraud.
Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat jaminan sosial bagi pekerja.
Baca juga: Mensos: Cek Kesehatan Gratis lengkapi BPJS yang prioritaskan pencegahan
"Perubahan ini memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan cakupan perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam kasus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maupun risiko kematian,” katanya.
Selain itu, perubahan yang signifikan terdapat dalam Pasal 97A ayat (2) yang menyatakan bahwa jika peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bukan penerima upah meninggal dunia sebelum memiliki masa kepesertaan tiga bulan berturut-turut, maka ahli waris berhak menerima manfaat biaya pemakaman sebesar Rp10 juta. Sementara itu, Pasal 101 mengatur bahwa peserta yang terdaftar pada lebih dari satu perusahaan berhak menerima santunan JKM dari masing-masing pemberi kerja, dengan biaya pemakaman hanya dibayarkan satu kali.
Ketua Serikat Pekerja Perusahaan Bluebird Group Jimbaran Elyakim Lie mengapresiasi upaya sosialisasi ini.
Dengan adanya perubahan Permenaker ini, diharapkan perlindungan terhadap tenaga kerja semakin optimal.
Menyikapi adanya perubahan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, Elyakim Lie berharap nanti apa saja yang menjadi poin perubahan dapat disosialisasikan kembali di lapangan.
