Badung (ANTARA) - Angka kasus stunting di wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sudah turun dari 8,7 persen pada 2021 menjadi 4,4 persen pada Oktober 2022.
"Dengan kondisi saat ini, yang cukup kondusif, kami optimis angka 4,4 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) ini sampai bulan Desember tahun 2022 bisa kami turunkan lagi," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangan persnya di Mangupura, Selasa.
Ia mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Badung menurunkan angka kasus stunting.
"Meskipun mempunyai tantangan dari segi demografi, mobilitas, dan pertumbuhan penduduk begitu tinggi di Badung, penurunan ini bisa kami raih. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota tim yang sudah bekerja keras menangani stunting," katanya.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten rutin meninjau kembali pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah Badung, termasuk mengecek rencana dan realisasi program, capaian program, waktu penyelesaian program, dan penyerapan anggaran.
Baca juga: Pemkab Badung tingkatkan pemakaian produk pertanian lokal
Selain itu, ia mengatakan, TPPS mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja dan capaian program serta merumuskan perbaikan untuk meningkatkan target kinerja tahun berikutnya.
"Kami tugaskan semua anggota tim agar ke depannya bisa lebih kreatif dan inovatif mulai dari sosialisasi hingga ketepatan program dan proporsional posting anggaran," katanya.
Dalam upaya mengatasi stunting, pemerintah menjalankan intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes.
Intervensi spesifik mencakup kegiatan untuk mengatasi penyebab langsung stunting seperti pemenuhan kebutuhan gizi, pencegahan dan penanganan infeksi, penanggulangan penyakit menular, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan.
Sedangkan intervensi sensitif mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi.
