Gubernur Bali minta Banggar DPR perjuangkan keadilan fiskal

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta Tim Badan Anggaran DPR RI agar ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah ini yang paling terdampak pandemi COVID-19.

"Usulan ini kami sampaikan berdasarkan situasi sulit yang saat ini dihadapi sektor perekonomian Bali, karena sebelumnya 54 persen lebih produk domestik regional bruto (PDRB) bertumpu pada sektor pariwisata," kata Koster saat menerima kunjungan Tim Banggar DPR RI di Denpasar, Kamis,

Pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan mobilitas, ujar Koster, telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.

"Pariwisata terhenti total sehingga hotel dan restoran sepi, pasar oleh-oleh sepi, dan perekonomian Bali tak bergerak. Situasi berat yang dihadapi pelaku usaha di bidang pariwisata memaksa mereka merumahkan karyawan," ucapnya.

Baca juga: Bali targetkan pendapatan daerah 2022 sebesar Rp5,04 triliun

Koster menambahkan beratnya beban fiskal akibat keterpurukan sektor pariwisata sangat dirasakan kabupaten/kota yang pendapatan asli daerah (PAD) tergantung pajak hotel dan restoran (PHR), seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar.

Dalam situasi demikian, tiga daerah ini kesulitan menjalankan program pembangunan dan praktis hanya mengandalkan dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil dan insentif.

"Saya contohkan Kabupaten Badung, sebelum pandemi PAD-nya lebih dari Rp3 triliun dan sebagian besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp350 miliar saat itu cukup," kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu.



Namun sekarang itu tidak cukup karena untuk bayar gaji pegawai saja dibutuhkan Rp700 miliar. Badung menghadapi tekanan fiskal yang berat, termasuk Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.

Oleh sebab itu, ia sangat berharap adanya kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu karena terdampak pandemi.

Gubernur Bali mengatakan permohonan ini telah disampaikannya melalui surat kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan ke Badan Anggaran DPR RI.

Baca juga: Gubernur Bali ajukan tiga ranperda untuk gali potensi pendapatan baru

Menurutnya, usulan keadilan fiskal sebagai permohonan yang sangat wajar karena Bali merupakan daerah spesifik dan merupakan destinasi wisata dunia. Bahkan saat pariwisata sedang berjaya, Bali menyumbang 39 persen dari total devisa negara.

"Bali penyumbang PHR terbesar di Indonesia, itu berlangsung selama puluhan tahun. Ketika anjlok, semestinya ada sebuah kebijakan spesifik untuk membantu Bali menghadapi situasi yang sulit, kami jangan ditinggal," ujar Koster.



Ia sangat berharap Banggar DPR RI mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi darurat sebagaimana yang dihadapi Bali saat ini.

Usulan Gubernur Bali agar memperoleh keadilan fiskal mendapat dukungan dua anggota Banggar DPR RI Dapil Bali, yaitu I Wayan Sudirta dan IGN Kesuma Kelakan.

Menurut Alit Kelakan, perjuangan keadilan fiskal bagi Bali telah disuarakan sejak dulu. Situasi pandemi yang memporak-porandakan perekonomian Bali semestinya menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun regulasi yang memungkinkan pemerintah dapat mengambil kebijakan tepat.

Sementara itu, Wayan Sudirta menegaskan usulan tersebut akan menjadi catatan yang akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI.

H Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Pimpinan Rombongan Banggar DPR RI menegaskan seluruh aspirasi yang diserap dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam rapat evaluasi.