Denpasar (ANTARA) - BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali membidik perluasan pembiayaan proyek infrastruktur daerah untuk mendukung geliat pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata.
“Contohnya pembiayaan infrastruktur daerah. Kami biayai dengan pinjaman daerah,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Selasa.
Untuk itu, pihaknya berencana melakukan “roadshow” kepada bupati dan wali kota untuk menggenjot peluang pembiayaan infrastruktur daerah tersebut, setelah adanya kepala daerah definitif.
“Pemerintahan baru ini belum dilantik, kan harus APBD Perubahan dulu, karena APBD Induk kan belum masuk (infrastruktur) di sana,” imbuhnya.
Ia menjelaskan beberapa infrastruktur daerah di Bali sudah dibiayai bank milik pemerintah daerah di Pulau Dewata itu di antaranya pembangunan salah satu gedung pasar di Kabupaten Gianyar dan gedung pusat pemerintahan di Kabupaten Badung.
Selain bangunan gedung pemerintah, lanjut dia, infrastruktur lain yang berpotensi mendapat pembiayaan yakni proyek jalan.
Tak hanya di Bali, BPD Bali juga sempat melebarkan sayap di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni pembiayaan untuk membangun infrastruktur air yakni sistem penyediaan air minum (SPAM).
Ada pun besaran plafon pembiayaan yang bisa dikucurkan, kata dia, menyesuaikan dengan besaran nilai proyek dan permintaan dari pemerintah daerah.
Namun, kucuran pinjaman daerah itu harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski tidak menyebutkan total pinjaman yang sudah dikucurkan, namun ia meyakini kemampuan pemerintah daerah dalam menuntaskan pinjaman daerah tersebut.
“Ada rekomendasi Kemenkeu, ada hitung-hitungannya berapa persen leverage-nya. Pemda Bali mampu (bayar pinjaman) karena sudah beberapa kali dibiayai pinjaman daerah,” katanya.
Sementara itu, kinerja bank milik pemerintah daerah di Bali itu tumbuh positif selama periode Januari-November 2024 dan diharapkan berlanjut pada 2025.
Selama periode itu, pihaknya mencatat aset tumbuh 13,35 persen menjadi Rp39,8 triliun, seiring capaian laba sebesar Rp858 miliar atau tumbuh 21,43 persen.
Kemudian, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp33,73 triliun dengan penyaluran kredit mencapai Rp22,75 triliun yang porsinya didominasi sebesar 51,08 persen atau Rp11,62 triliun di antaranya adalah kredit yang dikucurkan kepada UMKM yang tumbuh 13,60 persen.
Dari sisi kualitas debitur, angka kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dapat dikendalikan dengan realisasi sebesar 0,98 persen.
Baca juga: BPD Bali targetkan beri kredit pada UMKM perikanan budidaya
Baca juga: BPD Bali nilai prospek ekonomi 2025 tumbuh positif
Baca juga: BPD Bali dapat insentif GWM 3,8 persen karena dongkrak UMKM
Baca juga: OJK-BPD Bali bekali siswa jadi wirausaha muda
