Denpasar (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Bali menjadwalkan pertemuan dengan jajaran dinas pariwisata di kabupaten/kota dan asosiasi atas arahan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Jumat, mengatakan pertemuan ini untuk memeriksa fakta dari isu banyaknya wisatawan mancanegara di Bali yang tidak sesuai dengan keterisian hotel.
“Dari Kemenpar melihat tren ini wisatawan ramai tapi hotel sepi karena ada pemberitaan,” kata dia kepada ANTARA.
“Kami akan bahas, saya dengan deputi di Kemenpar akan mengundang kepala dinas pariwisata se-Bali dan asosiasi akomodasi,” sambung Tjok Pemayun.
Dispar Bali menjadwalkan pertemuan ini dilakukan pada Senin, 28 April 2025 mendatang di kantornya Jalan Letjen S Parman Renon.
Tjok Pemayun mengatakan dalam pertemuan ini mereka akan menyocokan kondisi di lapangan dengan data kunjungan yang juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bali dan Bank Indonesia (BI) Bali sehingga isu di media sosial dapat terjawab.
Ia membenarkan banyaknya kabar datang soal kondisi ini, dimana santer disebut banyak akomodasi ilegal yang berkembang dan menjadi tempat wisatawan mancanegara menginap.
Namun, Dispar Bali ingin mencari tahu sesuai data termasuk melihat, dan apabila benar sejak kapan kondisi ini terjadi.
“Makanya nanti kami bahas dulu, saya ingin ngomong data dulu ya, kalau pun ada info bahwa banyak turis menginap di homestay atau vila ilegal tapi saya ingin memastikan ini sekarang dengan data,” ujarnya.
Kepala Dispar Bali enggan percaya sepenuhnya kabar soal rendahnya keterisian akomodasi seperti hotel dan vila legal sementara wisatawan mancanegara yang datang banyak.
Hal ini lantaran belum lama Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) melaporkan kondisi yang baik-baik saja, dengan keterisian hotel yang tidak timpang dengan kunjungan wisatawan mancanegara.
“IHGMA bilang justru kemarin itu lumayan tingkat huniannya, itu kemarin lumayan banyak dia dapat wisatawan mancanegara,” kata Tjok Pemayun.
