Badung (ANTARA) - Kegiatan Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 yang diselenggarakan di Kuta, Bali, membahas berbagai isu terkini terkait reformasi birokrasi di era digital.
"Kegiatan ini fokus membahas hal-hal terkait reformasi birokrasi di era digital dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai negara," ujar Presiden IAPA Agus Pramusinto, Senin.
Kegiatan itu, juga membahas sejumlah sub tema seperti tren-tren terkini administrasi publik, etika dan integritas dalam era digital, akuntabilitas dan kinerja dalam pelayanan publik serta politik, administrasi, dan relasi pemerintah di dunia global.
"Konferensi ini juga membahas tema-tema yang futuristik seperti, kecerdasan buatan dan masa depan pemerintahan dan pelajaran yang dipetik dari reformasi sektor publik," katanya.
Konferensi bertema "Strengthening The Role of Public Administration in the Global Changing Society: Public Sector Reform and Digital Transformation in Asia" itu diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian PANRB, Asian Group for Public Administration (AGPA) dan Indonesia Association of Public Administration (IAPA).
Konferensi tersebut juga mendapatkan dukungan dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional.
Ia menambahkan, Annual IAPA Conference dihadiri oleh para akademisi, peneliti, praktisi atau perumus kebijakan, mahasiswa tingkat S1 dan S2 serta pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah akademisi yang menyampaikan pidato akademiknya diantaranya adalah Guru Besar Yonsei University Korea Selatan, Pan Suk Kim, Guru Besar King Prajadhipok's Institute Thailand, Woothisarn Tanchai, Presiden Asian Association for Public Administration (AAPA), Alex B. Brillantes.
Guru Besar Victoria University of Wellington Evan M. Berman dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.
Berkumpulnya berbagai pihak terkait selama dua hari ini adalah untuk melakukan diskusi yang produktif dan berwawasan luas yang diharapkan akan berkontribusi pada transformasi pelayanan publik di berbagai sektor, ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar bahas percepatan reformasi birokrasi
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, transformasi pemerintahan mutlak akan melibatkan peran teknologi komunikasi dan informasi atau ICT.
"Itu untuk mengubah cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan akademisi merupakan bagian dari perjalanan transformasi Indonesia. Mereka diharapkan terus memberikan masukan dan kritik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
"Kami berharap diskusi yang dihadirkan oleh para akademisi terbaik dari Indonesia maupun dari luar negeri akan menghasilkan solusi-solusi konkret yang tidak hanya berguna bagi perkembangan ilmu administrasi dan sektor publik, tetapi juga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan," ujar Dwi Wahyu Atmaji.
