Denpasar (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan segera mengkaji laporan soal sekitar 100 tenaga kerja pariwisata di Bali terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun ini.
“Mengenai PHK, kami sedang mengkaji,” kata Menpar, usai membuka Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) di Kabupaten Badung, Rabu.
Dinas Ketenagakerjaan Bali mendata sekitar 100 laporan PHK terhadap tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan turunnya agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau pertemuan dan konferensi yang biasa digelar pemerintah.
Menteri Pariwisata menyadari hal itu, ia memahami beberapa bulan terakhir terjadi penurunan okupansi di sektor pariwisata.
Widiyanti mengakui hal ini disebabkan oleh penyesuaian pola penghematan pemerintah.
Namun, menurutnya lagi, setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan baru yaitu pemerintah daerah dapat melakukan pertemuan di hotel dan restoran, semestinya kondisi industri pariwisata dapat membaik.
Baca juga: Disnaker Bali mencatat 100 pekerja pariwisata kena PHK dampak efisiensi
“Tapi dari pemerintah, Kemendagri telah mengeluarkan imbauan bahwa pemerintah daerah dapat mulai bekerja dan rapat, melakukan kegiatan-kegiatan di hotel-hotel, jadi kami harap okupansi dan pendapatan dari MICE akan membaik,” ujar Menteri Pariwisata.
Sementara untuk memulihkan kondisi pariwisata sebelum kegiatan pertemuan dan konferensi pulih, pemerintah menawarkan insentif seperti diskon perjalanan, pesawat, kereta, kapal, dan tol.
“Harusnya itu akan memperbaiki perjalanan wisatawan ke Bali, mudah-mudahan kita lihat bahwa keadaan akan membaik, sehingga orang-orang dirumahkan bisa kembali bekerja,” ujar Menteri Pariwisata.
Sebelumnya, Wakil Ketua PHRI Bali Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan kegiatan pertemuan dan konferensi di Bali mengambil 30 persen porsi kunjungan wisata sementara 70 persennya diisi wisatawan yang hanya untuk liburan.
Menurut dia, semestinya tidak terjadi PHK sebab kunjungan wisatawan di luar keperluan bisnis ini tetap tinggi dengan catatan okupansi hotel saat ini mencapai 70 persen.
Baca juga: DPRD Bali terima aduan karyawan Bandara korban PHK APS
