Denpasar (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali mendata hingga hari ini sekitar 100 orang pekerja pariwisata di daerah tersebut terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Disnaker Bali Ida Bagus Setiawan di Denpasar, Selasa, mengatakan PHK ini ada kaitannya dengan efisiensi yang diterapkan pemerintah, hubungannya dengan pemanfaatan akomodasi pariwisata bagi agenda pemerintahan.
“Memang ada kebijakan dari Mendagri bahwa daerah sudah boleh mengadakan rapat di hotel tapi kan kembali lagi apakah hal tersebut dianggarkan karena anggaran kan tidak bisa seketika ada,” kata dia.
Sejauh ini sekitar 100 pegawai yang melapor ke Disnaker Bali hanya mereka yang bekerja di Kabupaten Badung tepatnya di hotel dan restoran.
Baca juga: KSPI waspadai gelombang PHK imbas kebijakan tarif impor Amerika
Ida Bagus Setiawan menduga masih ada tenaga kerja di kabupaten lain yang juga terdampak efisiensi, sehingga saat ini mendorong kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan sesuaikan dengan data BPJS Ketenagakerjaan.
“Di Bali ketika ada PHK satu saja itu masalah karena pariwisata sedang menggeliat naik okupansi juga cukup tinggi, kalau sampai ada PHK menjadi sebuah anomali, tetapi yang tercatat memang baru di 100 sekian,” ujarnya.
Tak hanya efisiensi dalam negeri, ia melihat kondisi ekonomi global juga berpengaruh ke tenaga kerja pariwisata, sehingga atas kejadian ini yang harus dipikirkan adalah kebutuhan akan pekerjaan untuk bisa bertahan hidup.
Oleh karena itu menurut Disnaker Bali masalah ini tidak bisa diselesaikan satu pintu melainkan mulai melihat potensi-potensi lain pendukung pariwisata.
Baca juga: DPRD Bali terima aduan karyawan Bandara korban PHK APS
“Kalau di Bali kan memang program-program seperti padat karya minim karena kita sektor pariwisata, tetapi pemerintah mencoba dari berbagai aspek seperti sektor pertanian kemudian di sektor energi itu kita coba seberapa optimal,” kata dia.
Kondisi PHK terhadap pekerja pariwisata saat ini tidak disandingkan dengan situasi COVID-19, sebab menurut Ida Bagus Setiawan kondisi ini berbeda.
PHK saat ini adalah imbas dari krisis ekonomi, sehingga ia melihat ada peluang lain yang terbuka lapangan kerjanya berbeda dengan kondisi COVID-19.
“Cuma masyarakat kita lebih memilih di perhotelan padahal dukungan lainnya masih banyak yang bisa membuka peluang kerja,” ujarnya.
