Buleleng (ANTARA) - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menilai perlu adanya regulasi yang mengatur batasan setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) membeli LPG 3 kg per bulan.
Hal ini disampaikannya di Buleleng, Rabu, merespons rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan penggunaan NIK dalam setiap pembelian gas melon bersubsidi itu mulai tahun depan.
“Kemarin terungkap di pangkalan ada satu NIK bisa membeli sampai dengan 15 tabung, nah ini kami mendorong untuk kebijakan atau regulasi yang kuat tegas, sebenarnya rumah tangga sasaran itu kebutuhannya dalam sebulan berapa tabung,” kata dia.
“Ini harus dituangkan dengan jelas, rumah tangga sasaran itu dalam sebulan maksimal berapa tabung, jadi akan terkontrol sebenarnya, yang beli ini tepat sasaran atau tidak, termasuk yang UMKM,” sambung Kepala Disnaker ESDM Bali.
Menurutnya selagi belum ada penguatan mengenai siapa yang pantas membeli dan berapa banyak kuota bagi setiap pembeli, maka penggunaan NIK masih bisa dicurangi dengan satu keluarga memanfaatkan banyak NIK untuk mengambil jatah orang lain.
Padahal tujuan pemerintah pusat memanfaatkan NIK sebagai data dasar sangat baik, namun perlu dibarengi dengan kepastian data penerima dan batasan yang hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat informasi lebih jauh.
Terkait memastikan tepat sasaran menurutnya tidak sulit karena sudah ada kriteria yang mengatur kelayakan keluarga masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di Bali hingga saat ini sekitar 500 ribu KK masuk daftar layak membeli LPG 3 kg, jika ditambah penduduk pendatang maupun UMKM menurut Setiawan juga masih aman selagi data Disnaker ESDM Bali terus diperbaharui.
Namun, kembali yang dikeluhkan adalah batasan bagi ratusan ribu penerima tersebut yang akhirnya menimbulkan kelangkaan terutama di kota-kota padat penduduk.
“Contoh UMKM boleh pakai tapi UMKM yang seperti apa, ini yang tidak dibatasi, kalau UMKM tiap hari beli dua tabung kan berarti sebulan 60 tabung, apa tepat disebut boleh? Maksudnya subsidinya dibatasi,” kata Setiawan.
Untuk diketahui sepanjang Agustus terjadi kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah di Bali, didukung rendahnya kuota LPG 3 kg dari pemerintah pusat, yaitu kuota tahun 2025 231.192 metrik ton, atau turun 7 ribu metrik ton dari 2024 yang sebanyak 238.223 metrik ton.
Baca juga: DPRD Bali ke Jakarta ajukan tambahan LPG 3 kg atasi kelangkaan
Baca juga: Satgas LPG Bali masih temukan pangkalan melanggar di Denpasar
Baca juga: Pertamina jamin stok dan distribusi LPG subsidi di Bali lancar
