Dinas ESDM Bali cermati sasaran penyaluran LPG 3 kg di hari raya

Denpasar (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali mencermati sasaran penjualan LPG 3 kg jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026.

“Yang jadi pencermatan distribusinya tepat sasaran tidak, kalau tidak mau digelontorkan berapapun akan kurang, celakanya yang antri yang membutuhkan justru yang masuk DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan.

Setiawan di Denpasar, Rabu, menyampaikan jelang hari raya ketika kebutuhan atas LPG 3 kg meningkat, pemerintah akan cenderung sulit memantau distribusi sebab yang diatur hanya sampai tingkat pangkalan dengan HET Rp18 ribu.

Khawatirnya, ketika barang subsidi tersebut sampai di pengecer harganya sudah sulit dikendalikan.

Lebih jauh muncul potensi tindakan kriminal yaitu mengoplos LPG 3 kg ke tabung 12 kilogram demi menguntungkan oknum dan berujung kelangkaan gas.

Padahal menurut Setiawan, stok gas melon yang diberikan pusat untuk Bali tahun 2026 cukup jika tepat sasaran, yaitu hanya masyarakat KTP setempat yang masuk daftar desil 1-5 pada DTSEN dan UMKM.

Adapun kuota untuk Provinsi Bali tahun ini 227.934 ton matrik terdiri dari 24.498 M/T untuk Badung, 20.100 M/T Bangli, 29.020 M/T Buleleng, 26.046 M/T Gianyar, 17.490 M/T Jembrana, 21.518 M/T Karangasem, 13.613 M/T Klungkung, 24.935 M/T Tabanan, dan 50.714 M/T untuk Denpasar.

Kuota ini disalurkan secara bertahap selama beberapa bulan sekali.

“Kuota kan berdasarkan KTP domisili, yang sering terjadi kelangkaan adalah Denpasar dan sekitarnya, kita tahu Denpasar banyak sekali yang beraktivitas tidak hanya orang KTP Denpasar bahkan luar Bali ada, jadi itu pasti ketimpangan ketidaksesuaian,” ujarnya.

Belum lagi soal tidak adanya ketentuan batas UMKM memanfaatkan LPG 3 kg yang sering kali membuat jumlah pembeliannya membludak.

Untuk itu, sementara jelang dia hari raya besar pada pertengahan Maret ini, Disnaker ESDM Bali meminta pemda kabupaten/kota fokus memantau distribusi gas melon.

“Dalam hal ini kabupaten/kota yang punya wilayah yang punya warga agar distribusi LPG, pertalite, dan solar subsidi juga supaya tepat sasaran, karena kalau kami provinsi kesulitan, mereka terinventarisasi sebagai warga kabupaten/kota,” ujar Kepala Disnaker ESDM Bali.