Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk menuntaskan program bedah rumah karena masih ada sekitar 1.600 warga sangat miskin yang menempati rumah tidak layak huni.
"Saya ajak anda semua bersama kerjakan bedah rumah ini. Tahun ini kami sudah anggarkan Rp300 miliar bedah rumah untuk 1.000 unit, 600 unit anda bisa kerjakan. Silahkan pilih mana yang mau dikerjakan, biar sisanya pemprov yang kerjakan. Setidaknya saya ambisius 2017 tuntas atau jika bisa lebih cepat tahun ini kita tuntaskan dengan bantuan CSR juga," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Rabu.
Pastika juga mengapresiasi Badan Pusat Statistik Bali yang telah menyediakan data-data tentang kemiskinan di Pulau Dewata. Sebelumnya dia mengakui sempat kesal dengan instansi tersebut karena terkesan menutupi data, padahal data sudah rampung bulan Mei tahun lalu.
"Jika saja tahun lalu sudah kita dapatkan data itu atau paling lambat awal tahun ini, saya yakin angka kemiskinan kita sekarang semakin kecil, atau bahkan bisa paling rendah mengalahkan DKI Jakarta," ujarnya dalam Rapat Evaluasi Semester I/2016 itu.
Dia berharap ke depan koordinasi lintas instansi yang juga melibatkan bupati/wali kota lebih diintensifkan lagi, karena bagaimanapun tujuan pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat.
Selain itu, Pastika juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program serta mengevaluasinya, sehingga dalam sisa waktu yang ada pada semester kedua tahun ini semua program dapat diakselerasi pelaksanaannya serta bisa dicarikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi.
Pastika juga menekankan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seorang gubernur berwenang mengkoordinasikan segenap instansi vertikal dan juga bupati/wali kota untuk segera mengakselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bali.
Sementara itu, Kepala BPS Bali Adi Nugroho membeberkan data angka kemiskinan yang diminta oleh Gubernur Pastika. Mengacu pada data Mei 2015, saat ini di Bali terdapat sekitar 1.680 warga miskin yang tersebar di seluruh Bali dan tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Menurut dia, ada berbagai indikator yang dijadikan acuan seorang warga dikatakan tinggal di rumah yang tidak layak huni seperti luas rumah, atap dan tembok yang masih menggunakan daun dan bambu serta lantai dari tanah liat. Selain itu diukur juga dari ketersediaan sanitasi dan sumber air bersih untuk keluarganya.
Pendataan oleh BPS sendiri tidak menggunakan sistem random namun menggunakan sistem "by name by address", jadi tingkat keakuratannya sangat tinggi.
Untuk keberadaan rumah tidak layak huni, saat ini Kabupaten Karangasem menepati posisi pertama terbanyak dengan 568 unit, Kabupaten Badung masih ditemukan satu unit rumah yang perlu dibedah sedangkan untuk Kota Denpasar tidak ada. Jadi dia menambahkan, bagi pemerintah daerah yang ingin lebih fokus menyalurkan bantuan bagi warga kurang mampu, bisa menggunakan data BPS sebagai acuan.
Bupati dan wali kota yang hadir dalam pertemuan tersebut sangat mengapresiasi penjabaran data kemiskinan oleh BPS. Menurut mereka data-data tersebut akan digunakan acuan untuk menuntaskan kemiskinan di daerah masing-masing.
Selama ini rata-rata diakui bahwa validitas data menjadi hambatan program pengentasan kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, banyak kepala desa yang tidak melaporkan data kemiskinan dengan valid. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh alasan politik di desanya. Jadi dengan keterbukaan data ini dia menyampaikan semangatnya untuk menuntaskan kemiskinan di daerahnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan pemaparan oleh Kepala Bappeda Prov Bali I Putu Astawa bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi Bali cukup menggembirakan di angka 6,04 persen jauh melebihi rata-rata nasional yang hanya 4,92 persen.
Selain itu untuk tingkat inflasi juga masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu hanya 2,75 persen dari 4,92 persen. Satu lagi menurutnya kabar gembira adalah kembalinya Bali menduduki peringkat kedua dengan angka kemiskinan terendah nasional setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 4,25 persen yang sebelumnya berada di angka 5,25 persen, angka itu telah menempatkan Bali di posisi ke empat tahun lalu. (WDY)
