Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah agar segera melakukan dan membenahi manajemen stok pangan nasional.
"Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah mengenai stok pangan, terutama menjelang lebaran dan untuk kondisi normal lainnya," katanya di sela acara "Workshop on Abuse of Dominance and Unilateral" di Kuta, Bali, Rabu.
Ia mengatakan hingga kini Indonesia belum memiliki manajemen stok pangan nasional yang efektif dan efisien. Untuk itu perlu peran agar dapat melawan monopoli pihak-pihak tertentu, terutama dalam monopoli stok kebutuhan hajat orang banyak.
"Manajemen stok pangan nasional di Indonesia hingga saat ini masih amburadul. Belum mampu tertata dengan baik," katanya.
Dikatakan, bila pemerintah mau dan bekerja, Indonesia tidak pernah akan kekurangan stok pangan nasional. Bahkan tidak ada perang harga, tidak ada kenaikan harga karena semuanya dikendalikan oleh pemerintah. Contoh yang paling konkret adalah bawang merah.
Syarkawi lebih lanjut mengatakan KPPU pernah melakukan survei di beberapa titik di Indonesia. Komoditas bawang merah lokal saja dengan kualitas terbaik, stoknya mencapai 1,2 juta ton per tahun. Sementara konsumsi per tahun hanya mencapai 975 ribu ton dan masih ada stok cadangan sisanya.
"Namun kenyataannya di lapangan harga bawang terus naik mencapai Rp45 ribu lebih. Sementara harga di tingkat petani lokal hanya mencapai Rp10 ribu hingga Rp12 ribu. Siapa yang bermain disini. Siapa yang melakukan monopoli disini. Kenapa harus ada impor bawang," ucapnya.
Ia mengatakan komoditas bawang merah ini hanya salah satu contoh. Masih ada produk pangan lainnya yang bisa diproteksi dengan manajemen stok pangan nasional. Dan Indonesia bisa melakukan itu semua.
"KPPU telah memanggil lebih dari 10 asosiasi pedagang terutama yang berhubungan dengan pangan jelang lebaran. Mereka harus menandatangani komitmen bersama, menghindari persaingan yang tidak sehat," ucapnya.
Dia mengatakan lebih dari 10 asosiasi menandatangani pakta integritas untuk membuat komitmen, supaya praktek bisnis sejalan dengan UU Persaingan Usaha.
Menurut dia, manajemen stok pangan nasional sebenarnya bisa dilakukan dalam jangka yang sangat pendek oleh pemerintah. Caranya dengan intervensi ke pasar, menyerap semua produk lokal.
"Termasuk melakukan operasi pasar secara ketat dan terbuka. Jangka menengah dan panjang bisa dilakukan dengan perbaikan sistem resi gudang untuk menjaga stok dari waktu ke waktu. Bulog harus diperluas kewenangan, bukan hanya menangani beras saja," ujarnya.
Dikatakan, peran Bulog harus lebih sentral, terutama dari sisi pembiayaan. Termasuk bisa menyerap semua produk pangan lokal dengan harga bersaing.
"Faktanya, peran Bulog terbatas. Dari sisi pembiayaan terbatas juga. Bagaimana mereka bisa menyerap sebanyak-sebanyaknya pangan lokal, sementara Bulog dipaksa membeli produk dengan harga murah. Petani tidak mau jual ke Bulog. Petani lebih memilih menjual ke tengkulak dengan harga yang sedikit mahal, kemudian ditimbun, dan dijual lagi saat bukan musim panen," katanya. (WDY)
