Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali meminta Badan Urusan Logistik setempat agar bekerjasama dengan perusahaan penggilingan padi untuk menyerap beras dari petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana di Denpasar, Selasa mengatakan, sampai saat ini penyerapan beras Bulog belum optimal karena baru terealisasi 654 ton atau 13 persen dari target keseluruhan penyerapan sebesar 5.000 ton untuk 2016.
"Padahal serapan gabah melalui program Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) dan Bulog, sebagai upaya antisipasi agar beras tidak dipergunakan sebagai ajang spekulasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti untuk penimbunan maupun tujuan-tujuan lain dalam mempengaruhi pasar," katanya.
Di samping itu, kata Wisnuardhana, stabilisasi harga beras dan gabah sangat penting agar harganya tidak jatuh saat panen raya (April-Mei) yang dapat merugikan petani.
"Dengan stabilisasi tersebut, harga juga tidak terlalu tinggi pada saat panen berkurang (Juni-Agustus), sehingga tidak berakibat pada inflasi," katanya.
Pihaknya dalam mendukung stabilisasi harga dan penyerapan gabah/beras juga akan memberikan informasi tanam dan panen. Sedangkan kepada para pemangku kepentingan terkait agar melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang program penyerapan gabah oleh Bulog, maupun bekerja sama dengan Perpadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Divisi Regional Bali Rahima Zainal mengatakan serapan Bulog lebih rendah karena Perpadi selama ini dapat membeli gabah kering panen dari petani itu lebih tinggi dibandingkan Bulog.
Ia mengatakan, Perpadi bisa membeli gabah seharga Rp4.300-4.500 untuk perkilogramnya, sedangkan Bulog menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700 perkilogram.
Perpadi bisa membeli gabah dengan harga yang lebih tinggi karena mendapatkan dana DPM-LUEP sebesar Rp29 miliar. Bantuan dengan bunga lunak tersebut diberikan kepada penggilingan padi untuk dapat membeli gabah petani.
"Kami juga berencana meningkatkan HPP sebesar 10 persen atau menjadi Rp4.070, sebagai upaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan," kata Rahima. (WDY)