KKP Minta Impor Garam Melalui Satu Pintu

Takalar (Antara Bali) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta agar impor garam bisa dilakukan melalui satu pintu sehingga harga bisa diarahkan agar menguntungkan petani garam.

"Untuk masalah garam saya harus mengatakan dengan suara tinggi, saya belum melarang impor garam," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers usai meninjau cold storage dan pabrik es batu di Desa Bodia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulsel, Senin.

Ia menyebutkan kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 4,2 juta ton. Dari jumlah itu diimpor sebanyak 2,7 juta ton sementara produksi lokal 2,0 juta ton (ada produk yang tidak terserap oleh konsumsi dalam negeri).

Menurut Susi, seharusnya impor garam bisa dikurangi dan penggunaan garam lokal dari petani bisa ditingkatkan. "Anggaran kementerian saya tahun ini hampir Rp1 triliun, bisa untuk membeli teknologi agar kualitas garam lokal meningkat," katanya.

Namun Menteri Susi mengungkapkan adanya upaya dari kartel importir garam agar upaya tersebut tidak berhasil. "Saya ingin Kemenperin membatasi impor garam hanya oleh PT Garam, saya tidak stop impor, saya ingin satu pintu sehingga kartel tak seenaknya memainkan harga," katanya dalam jumpa pers bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad dan delapan bank mitra dalam Program Jaring OJK.

Susi menyebutkan tahun 2015 penyalurkan kredit dari perbankan dan lembaga keuangan lain untuk subsektor perikanan dan kelautan mencapai Rp10 triliun dan tahun 2016 diharapkan mencapai Rp30 triliun. "Sulsel merupakan sentra produksi rumput laut, paling tidak dua pabrik pengolah dibangun di sini," katanya.

Mengenai kredit macet, Susi mengatakan dengan adanya pemberantasan ilegal fishing kredit macet akan turun. Sementara itu Muliaman mengatakan kredit macet sektor kelautan dan perikanan cenderung turun sejak 2010 dan saat ini hanya sekitar dua persen.

Ia menyebutkan saat ini ada 12 perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit ke sektor perikanan dan kelautan dari 200 perusahaan pembiayaan di Indonesia. Sementara itu Dirut PT BNI A Baiquni menyebutkan NPL kredit sektor itu di bank BUMN itu hanya sebesar 1,5 persen. (WDY)